Konservasi Dukung Ekonomi Kelautan yang Berkelanjutan 

Jakarta, FORTUNE - Wilayah Indonesia didominasi lautan. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), luas negeri ini 7,81 juta km2. Sekitar 3,25 juta km2 merupakan wilayah lautan, dan 2,55 juta km2 adalah Zona Ekonomi Eksklusif. Karenanya, potensi kelautan dan perikanan Indonesia sangat besar.

Pada Juni 2021, Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) menggelar konferensi mancanegara yang menekankan pentingnya ekonomi kelautan berkelanjutan bagi seluruh pembangunan ekonomi masa depan, terutama di negara-negara yang memiliki garis pantai. 

Dalam konferensi disebutkan wilayah lautan yang membentang di dua pertiga permukaan bumi adalah sumber dari berbagai jenis pangan dan mineral, penghasil oksigen, penyerap gas rumah kaca, penentu pola iklim hingga rute perdagangan global. Kondisi ini menunjukkan betapa penting pengaruh lautan dalam perekonomian dunia.

Data UNCTAD memperkirakan nilai keseluruhan ekspor atau perdagangan internasional barang serta jasa yang berbasis sumber daya laut di seluruh dunia mencapai US$2,5 triliun per tahun. Angka ini mengarahkan pada pentingnya kebijakan penggunaan sumber daya laut yang berkelanjutan atau sering disebut ekonomi biru.

Mengutip Antaranews.com, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menilai total potensi ekonomi kelautan dan perikanan Indonesia dapat mencapai US$1,33 triliun. Nilai ini mencakup perikanan, pariwisata bahari, pelayaran, jasa kelautan hingga energi baru terbarukan. Bahkan, sektor ini diperkirakan dapat memberikan lapangan kerja bagi 45 juta penduduk Indonesia.

Menindaklanjuti potensi sektor kelautan ini, KKP pun menggelar program bantuan kepada Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di berbagai wilayah tanah air. Salah satunya pemberian bantuan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Lawere di Maluku, pada 18 Juni. Kelompok ini terpilih karena semangat mereka mensosialisasikan zonasi Pulau Ay, patroli rutin, menggiatkan perlindungan terhadap ikan dilindungi serta pembersihan sampah bersama masyarakat.

KKP Memberikan bantuan, antara lain berupa motor, laptop, printer, alat selam, handy talkie, kamera bawah air, senter bawah air hingga pakaian seragam kelompok. Bantuan yang serupa selanjutnya ditujukan pada 4 kelompok lain di Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua serta Papua Barat. Adapun bantuan ini memiliki nilai total sebesar Rp367,79 juta.

Selain itu, KKP juga memberikan bantuan kepada sejumlah kelompok konservasi di beberapa daerah. Pada 22 Juni KKP memberikan bantuan kepada POKMASWAS Bina Lestari di Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Kemudian, pada 17 Juni, KKP membantu Kelompok Yayasan Terumbu Karang Metamorfosa di Bali. Selanjutnya, KKP juga memberikan bantuan alat selam dan sarana sosialisasi kepada Kelompok Jaya Bahari dari Serang serta Kelompok Paniis Lestari dari Pandeglang pada 29 Juni.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mendorong para penerima bantuan sebagai garda terdepan pembangunan ekonomi kelautan. Seluruh bantuan ini diserahkan KKP untuk lebih mengotimalkan pelaksanaan konservasi yang juga dapat memaksimalkan pendayagunaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan.

Ia mengungkapkan bahwa pihaknya tengah membuat acuan dalam memanfaatkan ikan sebagai sumber daya secara terukur. Beberapa faktor yang mendukung hal ini antara lain penerapan teknologi terbarukan hingga kesiapan sumber daya manusia. Menurutnya, pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah perairan Indonesia harus selalu selaras dengan prinsip ekonomi biru.