LKPP Ungkap Realisasi Belanja PDN Pemerintah Capai 65,37% di Q3/2024
Partisipasi UMK-K selalu meningkat setiap tahunnya.
LKPP dalam RDP bersama Komisi XI DPR RI, Senin (18/11). (Dok. LKPP)Jakarta, FORTUNE - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mencatat realisasi belanja barang/jasa pemerintah terhadap produk dalam negeri (PDN) pada kuartal III 2024 sudah mencapai 65,37 persen dari rencana anggaran.
Plh. Kepala LKPP, Iwan Herniwan, mengatakan rencana Belanja PDN untuk 2024 mencapai Rp819,49 triliun. “Sedangkan realisasi penggunaan produk dalam negeri dari penyedia kini sebesar Rp535,71 triliun,” ujarnya dalam Rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI, Senin (18/11).
Angka ini menurutnya tercapai seiring upaya mendorong penggunaan PDN dari pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Koperasi (UMK-K). Berdasarkan data LKPP, partisipasi UKM-K dalam kontrak pengadaan barang/jasa meningkat dari 36,1 persen pada 2022 menjadi 42,8 persen pada 2023. Angka tersebut terus meningkat mencapai 40,27 persen pada kuartal ketiga 2024.
Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (PPN/Bappenas), mencatat bahwa pada kuartal I 2024, belanja PDN masih tercatat Rp101,3 triliun.
Total alokasi belanja pengadaan barang/jasa nasional, baik dari PDN maupun produk impor, di 2024 mencapai Rp1.213,2 triliun. Angka ini meningkat 50,41 persen dari alokasi tahun 2020 sebesar Rp806,6 triliun.
“Afirmasi belanja PDN memiliki dampak yang besar bagi ekonomi dan tenaga kerja,” katanya.
Rencana kerja
Dalam paparannya, Iwan memgungkapkan kerja rencana kerja LKPP sejalan dengan Asta Cita sebagaimana misi presiden dalam prioritas nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Prioritas ini mencakup penguatan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru.
LKPP juga akan melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
“Indikator rincian output LKPP 2025 yang mendukung proyek prioritas tersebut adalah persiapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengadaan Ibu Kota Nusantara (IKN),” ujar Iwan.
LKPP juga meminta tambahan anggaran mencapai Rp34,2 miliar untuk program kerja tahun 2025. “Untuk dukungan program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp30,77 miliar dan operasional sistem pengadaan elektronik sebesar Rp3,43 miliar,” ujarnya.
Related Topics
Related Articles
