Pupuk Indonesia Pastikan Pupuk Subsidi Cuma Bisa Didapat di Kios Resmi

Jakarta, FORTUNE – Pupuk Indonesia memastikan pupuk subsidi hanya bisa ditebus di kios resmi. Perseroan telah bermitra dengn lebih dari 25.000 kios pupuk lengkap (KPL) yang tersebar di seluruh Indonesia.

SVP PSO Wilayah Barat Pupuk Indonesia, Fickry Martawisuda, mengatakan distribusi pupuk menjadi perhatian perseroan setelah mendapat laporan resmi dari petani di Kabupaten Brebes soal penjualan pupuk bersubsidi yang dijual oleh pengecer tak resmi. “HET ditetapkan oleh Pemerintah bagi petani yang melakukan penebusan secara tunai dalam kemasan tertentu dan langsung di kios, bukan diantar ke lokasi petani bahkan perorangan,” ujarnya dalam keterangan resmi Rabu (27/12).

Menurutnya, petani bisa melaporkan langsung kepada layanan pelanggan Pupuk Indonesia melalui nomor telepon 0800-100-8001 atau kontak WhatsApp 08119918 001 bila menemukan praktik pelanggaran. ‘’Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan atau petani di sektor pertanian,’’ katanya.

Menurut Fickry, proses distribusi yang dilakukan Pupuk Indonesia saat ini sudah berjalan baik dan terdigitalisasi, mulai dari gudang lini I sampai kios.

Pupuk Indonesia pun didukung oleh fasilitas distribusi seperti 15 unit pengantongan dan distribution center, 13 kapal dengan 222 rute angkutan laut, 8.131 armada truk angkutan darat, 581 gudang dengan kapasitas 2,89 juta ton, 1.077 jaringan distributor, termasuk lebih dari 25.000 mitra kios resmi.

Adapun, komoditas strategis yang berhak menerima subsidi pupuk dibatasi sembilan komoditas , yakni: padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, tebu, dan kakao. Melalui aturan ini, subsidi pupuk ditetapkan dua jenis yaitu urea dan NPK.

Petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi harus memenuhi kriteria sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022, yakni wajib tergabung dalam kelompok tani, terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian (SIMLUHTAN), serta menggarap lahan dengan luas maksimal dua hektare.