Sri Mulyani Bisa Jadi Menkeu di Bawah Pemerintahan 3 Presiden Berbeda
Prabowo Subianto kembali minta Sri Mulyani jadi Menkeu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam APBN KiTA, Jumat (26/4). (Tangkapan Layar)Jakarta, FORTUNE – Sosok Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, kembali dipercaya untuk mengemban posisi Menteri Keuangan oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto di kabinetnya. Dengan demikian, Sri Mulyani akan menjadi Menteri Keuangan pertama yang menjabat di periode tiga presiden berbeda.
Seperti diketahui, Sri Mulyani adalah Menteri Keuangan di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2005-2010), kemudian kembali terpilih di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (2016-2024), dan terakhir di era pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
Kabar tentang ditunjuknya kembali Sri Mulyani sebagai Menkeu merebak, setelah ia memenuhi panggilan Prabowo Subianto di kediamannya di Jalan Kertanegara VI. “Beliau meminta saya jadi Menteri Keuangan lagi,” ujarnya kepada awak media, Senin (14/10).
Menurutnya, ia dan Prabowo Subianto sudah kerap berkonsultasi untuk membicarakan kondisi keuangan negara dan mempersiapkan transisi persiapan APBN 2025. “Kemudian kami juga berdiskusi mengenai berbagai langkah untuk memperkuat Kementerian Keuangan dan keuangan negara untuk bisa mendukung program-program beliau,” kata Sri Mulyani.
Ia mengatakan, telah menerima berbagai arahan terkait pengelolaan dari sisi penerimaan negara, pajak, bea cukai, PNBP, belanja negara, belanja negara untuk kementerian/lembaga maupun untuk transfer ke daerah, termasuk berbagai investasi agar kualitasnya dioptimalkan demi kebermanfaatan bagi masyarakat.
Menjaga sektor keuangan
Sri Mulyani mengatakan, Prabowo memintanya untuk menjaga Kementerian Keuangan dan APBN, serta menekankan dampak positif APBN bagi masyarakat. “Perkuat terutama dari sisi baik penerimaan maupun belanjanya serta berbagai langkah-langkah investasi dan penggunaan keuangan negara. Konsisten beliau selalu mengatakan begitu,” ujarnya.
Ia mengungkapkan siap membantu pemerintahan presiden terpilih untuk menyelesaikan masalah kenaikan anggaran dengan seiring koalisi cukup besar, dan membuat jumlah Kementerian/Lembaga negara bertambah.
"Kita akan membantu semaksimal mungkin untuk kementerian-kementerian yang mengalami perubahan, untuk nomenklaturnya maupun dari sisi pembagian tugasnya. Supaya mereka tidak membutuhkan waktu yang lama untuk bisa bekerja secara lebih efektif," ujar Sri Mulyani.
Keberlanjutan
Perihal pemanggilan nama sejumlah calon menteri, Presiden Joko Widodo, mengatakan bahwa hal ini adalah hak prerogatif Prabowo sebagai Presiden Terpilih untuk periode pemerintahan berikutnya. “Siapapun yang dipilih, kita semuanya menghargai,” katanya kepada media, di Aceh Besar, Selasa (15/10).
Menurutnya, belasan Menteri di bawah pemerintahan saat ini yang kembali dipanggil oleh Prabowo untuk kembali menjadi Menteri untuk membantu, sudah melalui pertimbangan matang dan seleksi saat Prabowo juga menjadi Menteri Pertahanan Presiden Jokowi. Ia menilai hal ini adalah bagian dari keberlanjutan.
