Diperpanjangnya PPN DTP Properti Dianggap Bakal Dongkrak Perekonomian

Jakarta, FORTUNE - Pemerintah resmi memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti hingga 2025. Fasilitas ini diberikan dengan batasan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) maksimal Rp2 miliar dan berlaku untuk pembelian rumah dengan harga jual hingga Rp5 miliar.

Selama periode Januari hingga Juni 2025, Insentif PPN DTP akan menanggung 100 persen pajak. Namun, mulai Juli hingga Desember 2025, insentif tersebut akan dikurangi menjadi 50 persen.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, membagikan optimismenya atas perpanjangan insentif ini, yang dia anggap akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Menurutnya, sektor perumahan memiliki efek berganda yang signifikan terhadap ratusan industri lainnya.

"Industri perumahan itu melibatkan ratusan sektor terkait. Mulai dari material bangunan hingga cat. Semua ini akan mendorong pergerakan ekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi di tahun depan," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (16/12).

Dia menyatakan telah mengusulkan perpanjangan insentif PPN DTP untuk sektor perumahan pada tahun anggaran 2025.

Menko Perekonomian Airlangga sebelumnya telah mengumumkan kebijakan perpanjangan insentif PPN DTP sektor properti sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi pemerintah. Insentif ini, yang pertama kali diterapkan sejak November 2023, kini diperpanjang untuk mendukung sektor properti dan dampak ekonominya.

Dalam regulasi terakhir, pemerintah memberikan fasilitas PPN DTP sebesar 100 persen hingga Juni 2024 dan 50 persen sampai Desember 2024.

Namun per September 2024, kebijakan itu direvisi lewat PMK 61/2024, sehingga insentif PPN DTP 100 persen diperpanjang hingga Desember 2024.

Dengan insentif PPN DTP ini, diharapkan ada peningkatan aktivitas pada Industri Properti yang mampu menggerakkan setidaknya 185 sektor terkait.