Kubu Arsjad Tolak Kepengurusan Kadin Anindya: Langgar Kesepakatan

Jakarta, FORTUNE - Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia menyatakan bahwa pengumuman kepengurusan Kadin hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) melanggar kesepakatan yang telah dibuat dalam pertemuan antara Arsjad Rasjid, dan Anindya Bakrie di kediaman Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, Jumat (27/9). 

“Pengumuman kepengurusan tersebut merupakan pelanggaran kesepakatan yang ditandatangani kedua belah pihak. Kami tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam proses penyusunan pengumuman kepengurusan yang dimaksud. Kadin Indonesia berpegang pada kesepakatan pada tanggal 27 September 2024,” kata Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia, Dhaniswara K. Harjono, dalam keterangan resmi, Senin (7/10).

Dhaniswara mengatakan dalam pertemuan tersebut terjadi kesepakatan untuk menggelar Munas untuk menyelesaikan masalah internal Kadin setelah presiden terpilih, Prabowo Subianto, resmi dilantik.

Kesepakatan yang dituangkan secara tertulis serta ditandatangani di atas materai tersebut dibuat untuk menjaga n nama baik ganisasi Kadin Indonesia sesuai Undang-Undang No.1/1987 (UU Kadin) dan Keputusan Presiden (Keppres) No.18/2022 tentang perubahan AD/ART Kadin Indonesia.

“Semua pihak setuju untuk menjaga muruah organisasi melalui pelaksanaan Munas yang akan dilaksanakan setelah pelantikan presiden terpilih dengan waktu sesuai arahan pemerintah. Dan saat ini kami sedang mematangkan persiapan Rapimnas menuju Munas IX Kadin Indonesia,” kata Dhaniswara.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia, Eka Sastra, mengatakan setiap langkah yang diambil, termasuk penetapan pengurus organisasi, harus selalu mengacu pada AD/ART Kadin Indonesia.

“Oleh karena itu, kami mengimbau semua pihak untuk tidak berspekulasi dan hanya merujuk pada informasi resmi yang dikeluarkan oleh Kadin Indonesia, demi menjaga nama baik dan integritas Kadin Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah,” ujar Eka.