Luhut: Bea Masuk 200 Persen Tak Terbatas Barang Impor dari Cina
Luhut jelaskan mengenai wacana bea masuk barang impor.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. (Tangkapan layar)Fortune Recap
- Menteri Luhut menjelaskan kebijakan impor bea masuk 200% sebagai langkah dalam geopolitik global yang tidak stabil.
- Rapat koordinasi dipimpin Presiden Jokowi memutuskan perlindungan industri dalam negeri sesuai peraturan perdagangan internasional.
- Penerapan safeguard tariff untuk produk tekstil diperpanjang, berlaku untuk semua impor tanpa membedakan asal negara.
Jakarta, FORTUNE - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan buka suara terkait kebijakan pengenaan tarif impor Bea Masuk sebesar 200 persen yang telah menimbulkan pro-kontra di masyarakat.
Luhut menjelaskan, di tengah situasi geopolitik global yang tidak stabil, terutama akibat ketegangan antara Amerika Serikat dan Uni Eropa dengan Cina serta Rusia, Indonesia harus menempatkan dirinya dengan tepat dan sesuai dengan kepentingan nasional.
"Ini adalah panduan penting, karena Indonesia tidak ingin hanya mengikuti negara-negara lain jika bertentangan dengan kepentingan nasional kita," kata Luhut dalam keterangan resminya, Jumat (5/7).
Dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo pada 25 Juni 2024, diputuskan perlu adanya kebijakan untuk melindungi industri dalam negeri sesuai dengan peraturan dan norma perdagangan internasional yang berlaku maupun akar masalah.
Salah satu langkah yang diambil adalah penerapan safeguard tariff untuk beberapa produk tekstil yang sudah diberlakukan dan kini diperpanjang. Safeguard ini berlaku untuk semua barang impor tanpa membedakan asal negara, khususnya Cina.
"Saya sudah berkomunikasi dengan Menteri Perdagangan mengenai masalah ini. Kami sepakat untuk mengutamakan kepentingan nasional tanpa mengabaikan kemitraan dengan negara sahabat," kata Luhut.
Pengetatan pengawasan impor pakaian bekas
Selain itu, kata Luhut, Presiden juga meminta pengetatan pengawasan atas impor, terutama pakaian bekas atau barang selundupan yang masuk ke Indonesia. Hal ini diperlukan karena ada indikasi masuknya barang-barang tersebut yang mengganggu pasar dalam negeri.
Pemerintah juga membuka pintu penyelidikan terhadap praktik perdagangan yang tidak adil, seperti dumping, dari negara manapun.
"Kami tidak menargetkan negara tertentu, termasuk Tiongkok. Semua langkah diambil berdasarkan kepentingan nasional. Kebijakan ini harus benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan industri dalam negeri," ujar Luhut.
Cina merupakan salah satu mitra strategis penting bagi Indonesia dalam perdagangan dan investasi. Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga hubungan baik ini dengan tetap berkomunikasi dan berdialog terkait kebijakan antar kedua negara.
"Kami ingin memastikan bahwa hubungan baik Indonesia dengan negara mitra terus mengedepankan prinsip saling percaya, menghargai, dan melengkapi. Saya memahami betul bahwa kemitraan strategis dengan negara sahabat adalah kemitraan yang saling mendukung, terutama dalam situasi global yang tidak pasti seperti saat penanganan COVID-19," kata Luhut.
