Luhut Cerita ke DPR: Anggaran Kantornya Sedikit, Tapi Kerjanya Banyak
Sampai-sampai renovasi kantor pun tiada uang.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat Rapat Koordinasi Nasional Pengembangan Lima DSP di Kaldera Toba, Rabu (21/12). (Dok. Kemenko Marves)Fortune Recap
- Luhut mengeluhkan minimnya anggaran Kemenko Marves kepada Badan Anggaran DPR.
- Bahkan, kantor Kemenko Marves tidak bisa direnovasi karena anggaran minim tersebut.
Jakarta, FORTUNE – Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, mengeluhkan Anggaran instansinya yang terlalu kecil kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di tengah banyaknya pekerjaan yang dibebankan kepada kementeriannya dalam mendorong penerimaan negara.
“Serapan anggaran [Kementerian Koordinator bidang Maritim dan Investasi] saya kira cukup tinggi. Tetapi, kami terus terang kepada Bapak Ketua (Banggar), [kementerian saya] anggarannya sedikit, permintaannya banyak, kerjanya seabrek,” kata Luhut dalam Rapat Kerja bersama Banggar DPR, Rabu (5/6).
Akibat minimya anggaran, dia mengatakan bahwa kantornya yang terletak di Gedung Kemenko Marves, Jakarta, pada lantai 21 tidak bisa direnovasi. Padahal, menurutnya, kantornya sudah tidak bisa dikatakan layak pakai.
“Kami mau cari Rp20 miliar saja untuk merenovasi itu [kantor] tidak ada,” ujarnya.
Akibat keterbatasan anggaran itu pula, dia mengeklaim sempat membayar hotel menggunakan kocek pribadi saat melakukan kunjungan dinas.
Banggar telah mencatat usul Luhut
Pada tahun ini, Kementerian Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) mencanangkan anggaran sebesar Rp342,9 miliar yang ditujukan untuk menjalankan program dukungan manajemen, dan program koordinasi pelaksanaan kebijakan.
Pada 2025, anggarannya justru turun sebesar Rp68,8 miliar menjadi Rp274 miliar.
Luhut pun meminta restu kepada Banggar DPR untuk menambah anggaran Kemenko Marves tahun depan menjadi Rp478,4 miliar.
Dia menyatakan permintaan untuk menambah anggaran tersebut tidak neko-neko, karena kementeriannya harus mendorong penerimaan negara dan melakukan efisiensi anggaran.
“Saya berani bicara begini, karena I prove it dan I deliver dengan efisiensi yang kami lakukan, seperti e-katalog, yang sudah menghemat anggaran triliunan rupiah,” ujarnya.
Di hadapan Banggar pula dia mengaku telah melakukan pembicaraan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, tapi belum menunjukkan hasil.
Merespons usul Luhut, Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, mengatakan telah menerima penjelasan tersebut dan mengatakan memiliki "komitmen dari sisi anggaran apa yang dibutuhkan oleh Kemenko Marves.”
Related Topics
Related Articles
