NEWS

Mulai Audit, BPKP Soroti Perbedaan Data Luas Kebun Sawit

Audit industri kelapa sawit adalah memetakan secara rinci.

Mulai Audit, BPKP Soroti Perbedaan Data Luas Kebun SawitPekerja menimbang tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Bram Itam, Tanjungjabung Barat, Jambi, Selasa (15/3/2022). ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/tom.
08 July 2022

Jakarta, FORTUNE - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyoroti belum adanya data informasi terkini yang jelas perihal luas perkebunan sawit rakyat. Data yang tersedia saat ini tidak sinkron antara satu instansi dengan instansi lain.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, berdasarkan data per 2010 yang diterima BPKP, luas perkebunan sawit rakyat sekitar 42 persen. Karena itu, BPKP memperkirakan luas perkebunan sawit rakyat sekarang telah berkurang dari jumlah tersebut.

"Sampai saat ini tidak ada satu instansi pun yang punya data itu. Ada yang punya data 2010, ada yang punya data 2009 dan tidak ada (data) yang sama. Nanti kami petakan semua," kata Ateh saat rapat koordinasi Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (7/7).

Ateh meminta peran aktif kepala daerah yang wilayahnya merupakan penghasil sawit untuk memberikan data-data terkait luas perkebunan sawit. Sebab hal ini menjadi salah satu upaya melakukan audit sawit secara komprehensif.

"Informasi data yang bapak-ibu (bupati anggota AKPSI) kumpulkan masih banyak yang belum masuk. Kita audit akan melihat keseluruhannya, tujuan utama untuk kepentingan negara," ujar Ateh.

Beberapa masalah lain

Tidak hanya itu, Ateh menyebut sejumlah permasalahan lain dari sisi hulu industri sawit. Di antaranya, harga tandan buah segar (TBS) petani rakyat yang fluktuatif dan tidak terproteksi, penggunaan lahan yang tidak sesuai izin, dan konflik lahan perkebunan.

Lalu, pemanfaatan dana pungutan ekspor untuk kebun sawit belum optimal, sebab produktivitas yang timpang antara perkebunan besar dan perkebunan rakyat.

"Saat ini menurut perhitungan kami bersama PTPN, produktivitas (sawit) di Malaysia jauh lebih tinggi. Di kita luasnya (lahan sawit) jauh lebih luas, tapi produktivitasnya jauh di bawah negara tetangga. Nanti kita lihat semua itu," ujarnya.

Ateh mengatakan kompleksnya pelaksanaan audit perkebunan kelapa sawit karena memotret gambaran menyeluruh untuk dijadikan landasan perbaikan tata kelola industri sawit. "Ruang lingkup audit ini sangat luas sekali dan semua stakeholder terlibat," katanya.

Audit akan rampung sebelum akhir tahun

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh memberikan paparan saat Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (14/6). (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Related Topics

    © 2024 Fortune Media IP Limited. All rights reserved. Reproduction in whole or part without written permission is prohibited.