Pejelasan Kementerian Luhut Soal Penyesuaian BBM Bersubsidi
Pemerintah berencana menyediakan BBM rendah sulfur.
Deputi Transportasi dan Infrastruktur Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin saat media breafing di kantornya, Jakarta, Kamis (12/9). (Dok. Kemenko Marves)Fortune Recap
- Kemenko Marves rencanakan distribusi BBM bersubsidi lebih tepat sasaran, tanpa kenaikan harga.
- BBM rendah sulfur akan disediakan untuk mengurangi polusi udara dan subsidi hanya untuk kelompok membutuhkan.
- Kendaraan di atas 1400 cc tidak akan mendapat subsidi, hanya berdampak pada kurang dari 7% populasi kendaraan.
Jakarta, FORTUNE - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mengungkap rencana untuk menyesuaikan distribusi BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran.
Deputi Transportasi dan Infrastruktur Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin, menyoroti pentingnya optimalisasi penyediaan BBM bersubsidi yang ramah lingkungan dan rendah sulfur. Tujuannya, untuk membantu mengurangi polusi udara dan memastikan subsidi BBM diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.
"Pemerintah berencana menyediakan BBM rendah sulfur tanpa menaikkan harga, sehingga masyarakat bisa menikmati BBM yang lebih berkualitas dan ramah lingkungan," kata Rachmat dalam keterangannya, Jumat (13/9).
Ia juga menambahkan bahwa kebijakan ini diharapkan tidak membebani masyarakat maupun negara, karena subsidi akan diarahkan khusus untuk kelompok yang membutuhkan.
"Kelompok masyarakat kelas atas tidak akan lagi mendapatkan subsidi BBM," ujarnya.
Rachmat juga merespons kekhawatiran terkait dampak kebijakan ini terhadap kelas menengah. Ia menjelaskan bahwa pemerintah tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi kelas menengah.
Meskipun belum ada perincian resmi, Rachmat menyebutkan bahwa jika mengacu pada asumsi yang ada, kendaraan dengan kapasitas mesin di atas 1400 cc tidak akan mendapat subsidi.
"Dampak dari kebijakan ini hanya akan dirasakan oleh kurang dari 7 persen populasi kendaraan," ujarnya.
Membengkaknya subsidi BBM
Rachmat menyoroti alasan di balik langkah pemerintah ini.
"Dalam lima tahun terakhir, pemerintah menghabiskan sekitar Rp119 triliun per tahun untuk subsidi BBM. Sayangnya, subsidi ini tidak sepenuhnya sampai ke golongan yang benar-benar membutuhkan," ujarnya.
Oleh karena itu, Rachmat menekankan bahwa menambah anggaran subsidi bukanlah solusi yang bijak, mengingat potensi penyalahgunaan subsidi tersebut. Pemerintah perlu mengambil langkah strategis dengan konsentrasi pada penyediaan BBM bersubsidi rendah sulfur yang tepat sasaran.
Selain itu, Rachmat menjelaskan bahwa masalah polusi udara yang terus memburuk memaksa pemerintah untuk segera bertindak.
Saat ini, beberapa kilang minyak sudah siap menyediakan solar rendah sulfur.
Setidaknya enam kilang milik PT Pertamina (Persero) dinilai telah mampu memproduksi BBM rendah sulfur 50 ppm atau standar Euro 4 untuk solar dan bensin.
Program distribusi BBM bersubsidi rendah sulfur akan dimulai dari Jakarta secara bertahap dan ditargetkan berlaku secara nasional pada 2028.
