Pemerintah Pusat Ambil Alih Proyek Sambungan Air Bersih di Daerah

Jakarta, FORTUNE - Pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal mengambil alih proyek sambungan rumah air bersih dari pengelolaan pemerintah daerah.  

Alasan dialihkannya proyek adalah realisasinya masih jauh dari target 10 juta sambungan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024.

Hal tersebut diputuskan dalam rapat terbatas (Ratas) Kabinet Indonesia Maju bersama Presiden Joko Widodo yang dihadiri oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Senin (23/10).

Dalam rapat itu juga, Presiden Jokowi membuat Instruksi Presiden (Inpres) untuk mempercepat pemasangan sambungan air minum ke perumahan di daerah.

"Sampai dengan tahun 2023, kita baru nyambung 3,8 juta [sambungan] sehingga ada gap sekitar hampir 6,2 juta [sambungan]," kata Suharso usai rapat tersebut.

Alasan lainnya minimnya realisasi. Suharso mengatakan pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan mendanai pembangunan instalasi sambungan air bersih ke rumah. Dengan demikian, pemerintah pusat saat ini hanya berkonsentrasi menghubungkan sambungan dari sumber air baku yang telah ada.

Suharso mengatakan masalah ini akan dirampungkan tahun depan tanpa membangun sumber air baku baru. Saat ini terdapat 38.000 liter per detik sumber air baku yang tergolong dalam idle capacity, sehingga bisa disambungkan langsung ke rumah tangga.

"Dan ini bisa disambungkan ke lebih 3 juta sambungan di seluruh Indonesia," kata Suharso.

Dia mengatakan arahan Presiden Jokowi menargetkan daerah utama pada wilayah dengan tingkat stunting tinggi, seperti Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua.

"Arahan presiden butuh intervensi pengadaan air bersih yang lebih baik," ujarnya.