Sederet Kerjaan Menanti Arief Prasetyo Adi di Badan Pangan Nasional

Jakarta, FORTUNE - Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah menyambut baik kehadiran Badan Pangan Nasional. Sementara terkait penunjukan Arief Prasetyo Adi, Said menilai itu sepenuhnya keputusan Joko "Jokowi" Widodo. Tapi yang perlu diingat, sederet pekerjaan rumah terkait masalah pangan telah menanti.

"Saat ini kita membutuhkan kehadiran badan pangan karena situasi pangan kita tidak sedang baik-baik aja. Ciri-cirinya ya contoh sekarang minyak, kedelai, sehingga badan pangan sudah harus melakukan peran untuk mengatasi hal itu," ujar Said kepada Fortune Indonesia, Senin (21/2).

Presiden Jokowi melantik Arief Prasetyo Adi sebagai Kepala Badan Pangan Nasional. Arief sebelumnya merupakan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), induk holding BUMN Pangan alias ID Food, sejak 2020. 

Said menilai latar belakang Arief Prasetyo di bidang pangan cukup kuat. Selain menjadi bos Holding BUMN Pangan, Arief juga sempat berkiprah di BUMD pangan milik Pemprov DKI Jakarta, yakni Food Station Tjipinang Jaya.

Meski begitu, kata Said, penyelesaian dalam urusan pangan dibutuhkan lebih dari sekadar kemampuan memimpin perusahaan. Hal terutama yang petani butuhkan, menurutnya, adalah keberpihakan regulasi pemerintah.

"Sebab tahu isu dan situasi itu tidak cukup, tapi perlu ada keberanian yang lebih besar menjalankan mandat yang diamanatkan. Jadi jangan sampai memperlebar ruang-ruang yang bisa dimanfaatkan oleh pengusaha,” kata Said.

Melihat latar belakang Arief yang bertahun-tahun sebagai pengusaha, Said menilai perlu ada pemisahan yang jelas mengenai pola pikir bisnis dan kepentingan masyarakat luas. Jadi, misal dalam beberapa bulan ke depan Arief tak bisa menjalankan fungsinya sebagai Kepala Badan Pangan Nasional, harus ada evaluasi.

“Untuk itu jadi tantangan beliau jadi kita perlu berikan beberapa waktu ke depan, dan kita tetap mengawasi,” ujarnya.

Kepala Badan Pangan Nasional diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pangan Nasional. Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan ditetapkan di Jakarta pada 21 Februari 2022.