Warga Rempang Batal Relokasi Ke Luar Pulau, Tapi Geser ke Kampung Lain

Jakarta, FORTUNE - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan takkan merelokasi warga Pulau Rempang ke Pulau Galang.

Kawasan tempat tinggal warga hanya akan digeser ke wilayah lain yang masih berada di kawasan Pulau Rempang.

"Ini bukan relokasi tapi adalah pergeseran. Kalau relokasi dari pulau A ke pulau B. Tadinya kita mau geser relokasi dari Rempang ke Galang. Tetapi sekarang hanya dari Rempang ke kampung yang masih ada di Rempang," kata dia usai rapat kabinet terbatas di Istana Kepresidenan yang disiarkan secara virtual, Senin (25/9).

Ada 900 kepala keluarga (KK) terdampak yang selama ini tinggal menyebar lima kampung di Pulau Rempang, yakni Kampung Blongkeng, Kampung Pasir Panjang, Kampung Sembulan Tanjung, Kampung Pasir Merah, dan Kampung Sembulan Hulu.

Bahlil mengatakan mereka bakal dipindahkan ke Kampung Tanjung Banun yang letaknya masih berada di Pulau Rempang.

"Akan dipindahkan ke Tanjung Banun yang lokasinya tak lebih dari 3 kilometer," ujarnya.

Nantinya, kata Bahlil, pemerintah akan membuat kampung percontohan yang di dalamnya terdapat banyak fasilitas, seperti Puskesmas, infrastruktur jalan memadai, fasilitas air bersih, serta sekolah.

Di sisi lain, Bahlil mengakui adanya sejumlah tindakan yang kurang berkenan hingga menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat pendemo beberapa waktu lalu. Dari sekitar 6-8 warga Rempang yang sempat ditahan, semuanya sudah dikeluarkan.

"Yang melakukan demo di luar masyarakat Rempang dan itu dilakukan dengan cara tidak lazim, kami serahkan ke aparat penegak hukum," ujarnya.

Bahlil mengatakan hingga kemarin telah ada 300 KK yang telah mendaftar secara sukarela untuk dipindahkan, dari total 900 KK yang ada.

Nantinya, masyarakat akan diberikan penghargaan terhadap status lahan. Bahlil mengatakan pemerintah akan memberikan tanah seluas 500 meter persegi dengan sertifikat hak milik.

"Kemudian rumah kita kasih tipe 45. Apabila ada rumah yang tidak tipe 45, dengan harga lebih dari Rp120 juta, itu akan dinilai KJPP nilainya berapa. Itu yang akan diberikan," ujarnya.

Selama masa tunggu, masyarakat juga akan difasilitasi uang Rp1,2 juta per orang setiap bulannya. Tidak ketinggalan pula uang kontrak rumah Rp1,2 juta per kepala keluarga (KK).