Insentif PPN DTP Dilanjut pada 2025, Ini Kriterianya

Pemerintah resmi memperpanjang kebijakan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) pada 2025. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) optimis perpanjangan insentif ini, khususnya di sektor perumahan, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurut Ara, industri perumahan di Indonesia memiliki dampak turunan yang signifikan terhadap ratusan industri lainnya.

"Industri perumahan itu ratusan industri terafiliasi. Mulai dari cat, kayu, plafon, pasir, semen semua. Ini akan sangat menggerakkan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi di tahun depan," kata Ara dalam konferensi pers "Paket Kebijakan Ekonomi: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan" di Jakarta, pada Senin (16/12).

Menteri Ara juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang telah resmi memperpanjang PPN DTP di sektor perumahan.

"Pemberian insentif ini sudah jelas berpihak kepada kepentingan masyarakat kecil. Sebelumnya, kami dari Kementerian PKP sudah berupaya memperjuangkan hal ini, tetapi Bapak Presiden, Pak Menko Perekonomian, dan Ibu Menteri Keuangan telah memahami betul bagaimana kebijakan yang berpihak kepada rakyat," kata Ara.

Insentif diskon pajak perumahan

Airlangga mengumumkan perpanjangan Insentif PPN DTP untuk sektor properti sebagai bagian dari paket stimulus kebijakan ekonomi pemerintah.

“Bagi kelas menengah, pemerintah melanjutkan kembali PPN ditanggung pemerintah untuk properti hingga Rp5 miliar,” jelas Menko Airlangga.

Ia menambahkan bahwa insentif tersebut akan diberikan dengan dasar pengenaan PPN DTP sebesar Rp2 miliar, sementara pajak untuk Rp3 miliar akan dibayarkan.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa pembelian rumah dengan harga jual hingga Rp5 miliar akan mendapatkan diskon 100 persen atas Rp2 miliar pertama selama bulan Januari–Juni 2025 dan diskon 50 persen untuk bulan Juli–Desember 2025.

"Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga momentum pembangunan di sektor perumahan yang memerlukan efek berlapis yang besar untuk sektor konstruksi dan real estate," kata Menkeu.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dan Menteri UMKM Budi Arie Setiadi. Selain itu, hadir pula pimpinan lembaga seperti Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo.