Pemerintah Siapkan Skema KPR Tanpa Slip Gaji, untuk Siapa?
Simak skema pembiayaan KPR terbaru yang sedang dirancang.
Fortune Recap
- Pemerintah merancang skema pembiayaan rumah (KPR) bagi masyarakat pekerja informal yang tidak memiliki slip gaji.
- Inovasi skema pembiayaan KPR untuk pekerja informal diperlukan karena keterbatasan anggaran pada APBN untuk merealisasikan Program 3 Juta Rumah.
- Menteri PKP akan mengatur pertemuan dengan OJK dan jaringan swasta di pasar modal untuk menjajaki diskusi terkait skema KPR terbaru.
Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sedang merancang skema pembiayaan untuk masyarakat yang tidak memiliki slip gaji, tetapi memiliki kemampuan untuk membayar cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
Hal ini disampaikan Menteri PKP Maruarar Sirait saat melakukan diskusi bersama Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Ananta Wiyogo di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Jum'at (13/12).
"Saya berharap ada masukan dari PT SMF dan semua pihak terkait perumahan untuk memikirkan skema pembiayaan perumahan bagi masyarakat yang tidak memiliki slip gaji," ujar Maruarar dalam keterangan yang diterima, dikutip pada Senin (16/12).
Maruarar, yang didampingi oleh Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah, mengungkapkan bahwa di tengah keterbatasan anggaran APBN yang ada saat ini, diperlukan inovasi agar semua pihak dapat berkontribusi dan bekerja sama dalam Program 3 Juta Rumah.
"Apalagi saat ini di lapangan kebutuhan rumah masyarakat terus meningkat dan adanya skema pembiayaan alternatif selain KPR FLPP yang sudah berjalan selama ini," ujar dia.
Maruarar menjelaskan, masyarakat yang bekerja di sektor informal memiliki kemampuan membayar angsuran tetapi terkendala ketika masuk ke dalam sistem perbankan karena tidak adanya slip gaji.
"Banyak tukang bakso, ojek, PKL, pedagang asongan yang tidak punya slip gaji tapi punya kemampuan membayar KPR. Saya terharu setelah kemarin ada ibu-ibu penjual sayuran bisa memiliki rumah subsidi dengan KPR, apalagi dana APBN untuk perumahan terbatas sehingga diperlukan terobosan agar pembiayaan perumahan bisa diakses semua pihak," kata dia.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP juga menyatakan bahwa ia akan segera mengatur pertemuan pada pekan depan dengan mengundang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan jaringan swasta di pasar modal. Tujuannya mencari solusi yang kredibel dan melakukan diskusi produktif mengenai pola pembiayaan yang sesuai.
Direktur Utama PT SMF (Persero) Ananta Wiyogo menuturkan, pihaknya siap mendukung Program 3 Juta Rumah yang dilaksanakan Kementerian PKP.
Selama ini, Ananta menjelaskan PT SMF bergerak di pasar modal untuk pembiayaan sekunder perumahan dan siap mendukung apabila ada skema-skema pembiayaan baru yang dirasa mampu membantu masyarakat memiliki rumah layak huni.
"SMF adalah Special Mission Vehicle dan Fiscal Tools pemerintah di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas membantu likuiditas lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaan perumahan kepada masyarakat untuk mengurangi maturity mismatch,” ujar Ananta.
Ananta menjelaskan bahwa SMF menyediakan dana pendamping atas porsi 25% dari porsi dana yang dibutuhkan. Sumber dana untuk porsi SMF berasal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) yang kemudian di-leverage melalui Surat Utang.