Bahlil Curhat ke Jokowi, Minta Tukin Kementerian Investasi Dinaikkan

Jakarta, FORTUNE - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan kegelisahannya soal tunjangan kinerja (Tukin) para PNS Kementerian Investasi dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di berbagai daerah yang tak kunjung naik. Hal tersebut dia sampaikan di hadapan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi, Kamis (12/7).

"Ada persoalan satu. Mereka bilang DAK sudah, tapi kami punya kesejahteraan ini masih kurang, Pak. Mereka punya Tukin Pak, kalau Menteri kan enggak perlu bayar Tukin, tapi kalau mereka-mereka di depan saya ini Pak kata mereka kenapa Kementerian lain yang tukan menerima pajak saja Tukinnya tinggi tapi yang mendatangkan kok enggak naik-naik barang ini, Pak," ujarnya.

Bahlil juga menyindir soal Tukin PNS Direktorat Pajak yang lebih besar ketimbang Kementerian Investasi. Padahal, kata Bahlil, mendatangkan investasi lebih sulit dibandingkan memetik pajak hasil investasi.

"Kata mereka, Pak, yang menerima pajak, apanya yang mau dipetik kalau pohon dan buahnya tidak pernah dibawa masuk di dalam negeri. Dan kemudian, mereka bilang juga ke saya  Pak, yang tukang petik kan enggak tahu susahnya bagaimana merayu orang untuk masuk, kok yang bagian merayu dengan yang bagian metik, yang bagian metik lebih dapat banyak daripada yang merayu ini kira-kira begitu, Pak," katanya.

Lantaran itulah Bahlil meminta Jokowi untuk mendengarkan keluhan para PNS Kementerian Investasi dan DPMPTSP terkait kenaikan Tukin. Pasalnya, ia tak mau meninggalkan Kementerian Investasi dengan masalah yang belum terselesaikan.

"Mohon maaf, Pak, kami mohon kebijaksanaan agar di saat saya setelah jadi menteri investasi di periode bapak tidak ada lagi beban yang saya tinggalkan untuk para yang ada di depan saya Pak, karena bagi kami Pak, yang bapak ajarkan pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu memperjuangkan anggota dan bawahannya," ujarnya.