Belanja Kementerian/Lembaga 2025 Naik Usai Sri Mulyani Bertemu Prabowo

Jakarta, FORTUNE - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Isa Rachmatarwata, mengatakan belanja kementerian/lembaga (K/L) meningkat dari Rp1.094,66 triliun pada usulan RAPBN 2025 sebelumnya menjadi Rp1.160,09 triliun.

Kenaikan belanja K/L pada Postur Sementara APBN 2025 terjadi usai Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bertemu dengan Prabowo Subianto, sang presiden terpilih, pada Senin (9/9).

“Presiden terpilih meneliti satu per satu bersama Ibu Menteri dan Pak Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono,” ujar Isa seperti dikutip Antara, Selasa (10/9).

Meski demikian, Isa mengatakan tidak terjadi peningkatan alokasi anggaran untuk belanja pemerintah pusat (BPP) dari kesepakatan terakhir yang disetujui bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR pada pekan lalu, yakni sebesar Rp2.701,44 triliun.

Pasalnya, perubahan anggaran belanja K/L merupakan hasil pergeseran anggaran belanja dari non-K/L.

“Dengan sendirinya, belanja non-K/L dari sebelumnya Rp1.606,8 triliun menjadi Rp1.541,4 triliun,” kata Isa.

Pos belanja non-K/L yang mengalami pengurangan adalah program pengelolaan belanja lainnya yang turun dari Rp556,7 triliun menjadi Rp491,2 triliun. Sementara pos belanja lainnya tidak mengalami perubahan.

Program pengelolaan belanja lainnya ditujukan untuk kebijakan antisipasi kegiatan tanggap darurat dan penanggulangan bencana, antisipasi kebutuhan kegiatan mendesak, dukungan pembayaran kewajiban pemerintah seperti kompensasi BBM dan listrik, serta antisipasi pelaksanaan program pemerintahan baru.

Sebelumnya, Sri Mulyani dan Thomas menemui Prabowo untuk melaporkan perkembangan APBN, termasuk pelaksanaan serta outlook APBN 2024 yang akan ditutup pada Desember 2024.

Sri Mulyani juga memberikan laporan mengenai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Rancangan APBN (RAPBN 2025) di DPR dan arahan-arahan presiden terpilih mengenai berbagai usulan program dan anggaran yang disediakan.

Dalam Postur Sementara APBN 2025 berdasarkan kesepakatan terakhir antara Kemenkeu dengan Banggar DPR, pemerintah menetapkan defisit Rp616,19 triliun atau 2,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), pendapatan negara Rp3.005,1 triliun, belanja negara Rp3.621,3 triliun, keseimbangan primer defisit Rp63,33 triliun, dan pembiayaan anggaran Rp616,2 triliun.

Kemudian, terjadi perubahan nilai pendapatan negara dan belanja negara dari yang diumumkan saat Nota Keuangan pertengahan Agustus lalu karena kenaikan target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan BPP masing-masing Rp8,2 triliun.

Dengan demikian, PNBP 2025 ditargetkan mencapai Rp513,6 triliun dari Rp505,4 triliun, sedangkan BPP menjadi Rp2.701,4 triliun dari Rp2.693,2 triliun.