Dokumen Investasi dan Kebijakan (CIPP) JETP Resmi Diluncurkan

Jakarta, FORTUNE - Pemerintah resmi merilis Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) Pelaksanaan Transisi Energi Berkeadilan (JETP).

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Ad-Interim, Erick Thohir, mengatakan dukungan pendanaan JETP sangat penting dalam mewujudkan target ambisius transisi energi di Indonesia. 

Karena itu, sejak pendanaan JETP dirilis dalam acara G20 di Bali pada November 2022, pemerintah gencar mencari sokongan atas berbagai potensi sumber finansial yang memungkinkan. 

"Ini jalinan kerja sama yang luar biasa bagi Indonesia dengan para mitra yang memiliki visi yang sama untuk membangun Indonesia. Indonesia sebagai negara yang menjadi salah satu pertumbuhan ekonomi dunia, penting dijaga bersama-sama. Karena faktanya, dengan situasi global saat ini, pertumbuhan ekonomi menjadi kunci untuk menjaga warga dan masing-masing negara untuk mendapatkan hal yang lebih baik dalam menghadapi ketidakpastian saat ini," ujarnya dalam peluncuran CIPP JETP di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Selasa (21/11).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, mengatakan JETP dapat dioptimalkan sebagai salah satu jembatan Indonesia dalam mendorong transisi energi sesuai dengan komitmen yang telah tertuang dalam target Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) dan upaya Indonesia mencapai net zero emission pada 2060 atau lebih cepat.

"JETP merupakan salah satu upaya Indonesia dalam mendorong percepatan transisi energi sesuai dengan komitmen yang sudah tertuang dalam target ENDC yang dalam aspirasi Indonesia kita dapat mencapai NZE di tahun 2060," kata Arifin.

Rampungnya rumusan skenario dekarbonisasi, daftar proyek prioritas, dan mekanisme pembiayaan yang dituangkan dalam dokumen CIPP merupakan bentuk komitmen dalam mendorong perencanaan dan pengambilan kebijakan pada sektor ketenagalistrikan yang berbasis energi hijau.

Sejalan dengan itu, Kementerian ESDM telah mempersiapkan peta jalan net zero emission sektor energi yang diharapkan dapat menjadi landasan transisi energi hingga 2060.

Target JETP dianggap lebih ambisius dan lebih tinggi dari target yang tertuang dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan rencana kerja Net Zero Emission (NZE) sektor energi.

"Target-target JETP ini merupakan target kondisional yang hanya bisa dicapai melalui kerja sama teknis dan pendanaan para pihak," ujar Arifin.

Arifin mengatakan kerja sama JETP diharapkan dapat menjadi katalis investasi dan dukungan yang jauh lebih besar ke depannya. Terkhusus, memprioritaskan dukungan dan investasi bagi fondasi dari transisi energi itu sendiri, yaitu pengembangan dan penguatan jaringan transmisi.

"Karena tanpa transmisi, tidak ada transisi. Selain itu, kerja sama teknis dan pendanaan dibutuhkan untuk dapat mempercepat upaya pelaksanaan proyek prioritas yang sudah diidentifikasi dalam dokumen CIPP dalam semua area investasi," katanya.

Jalinan mitra kerja juga dibutuhkan demi memastikan transisi energi dapat memperhatikan seluruh aspek sosial ekonomi dan lingkungan sebaik-baiknya, sehingga transisi energi dapat berlangsung secara berkeadilan.

"Dukungan dari para negara sahabat yang tergabung dalam International Partners Group (IPG), institusi finansial, pelaku usaha termasuk para perusahaan milik negara dan pihak swasta serta tentunya kementerian dan lembaga terkait dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci dalam mencapai tujuan transisi energi di Indonesia," ujar Arifin.

Peresmian dokumen CIPP, menurutnya, mengawali babak implementasi dari kerja sama dengan pihak JETP. "Kini saatnya merealisasi komitmen yang sudah disepakati bersama dan mewujudkan transisi energi yang ambisius dan berkeadilan bagi Indonesia," kata Arifin.

Kesepakatan JETP terjalin antara Indonesia dengan negara-negara maju yang tergabung dalam International Partners Group (IPG), dipimpin oleh Amerika Serikat dan Jepang, serta beranggotakan Denmark, Inggris, Italia, Jerman, Kanada, Norwegia, Prancis, dan Uni Eropa.