Channels

Jokowi Ungkap Potensi Panas Bumi dan Hidro yang Belum Termanfaatkan

Jokowi mau Indonesia siap menghadapi transisi energi.

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi (kiri) melakukan kunjungan ke kawasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Kamis (2/12). ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/hp.

06 December 2021

Jakarta, FORTUNE - Presiden Joko Widodo mengungkap potensi sumber energi baru terbarukan Indonesia yang melimpah namun belum banyak termanfaatkan. Dua diantaranya, kata dia, adalah energi air dan panas bumi.

Menurutnya, Indonesia memiliki potensi energi hidro yang cukup besar dengan adanya 4.400 sungai yang tersebar di berbagai daerah. Sungai Mamberamo di Papua, misalnya, dapat membangkitkan listrik 24.000 Megawatt (MW). Kemudian, ada Sungai Kayan di Kalimantan Utara bisa menghasilkan antara 11.000 dan 13.000 MW.

"Baru dua sungai, kita memiliki, sekali lagi, 4.400 sungai," ujarnya saat membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2021 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Jumat.

Sementara itu, dalam hal Geothermal, Indonesia meiliki sekiysts 29 ribu megawatt atau setara dengan 40 persen dari seluruh cadangan yang ada di dunia. "Geothermal belum diapa-apakan. Kekuatan kita 29.000 MW yang baru sekarang ini baru terpakai kira-kira 2.000 MW. 10 persen belum ada," tuturnya.

Lantaran itu lah, Jokowi meminta peara pengusaha untuk mendukung langkah pemerintah dalam transisi dari energi fosil ke energi bersih. "Inilah saya kira kesempatan-kesempatan yang kita miliki sehingga dalam rangka kompetisi bersaing dengan negara-negara lain kita memiliki kekuatan-kekuatan itu yang lama tidak kita sadari," ujarnya.

Terlebih, saat ini bandul ekonomi dunia mulai bergerak ke arah ekonomi hijau. Untuk itu, Indonesia harus segera beradaptasi agar Indonesia siap ketika dunia hanya menerima produk-produk yang dihasilkan energi terbarukan.

"Kalau misalnya nanti suatu titik entah 2 tahun lagi, entah 3 tahun lagi, atau 5 tahun lagi, Eropa misalnya hanya menerima produk-produk hijau yang dihasilkan dari renewable energy dan kita belum siap, bagaimana kita mau mengekspor barang-barang kita? Begitu mereka mulai, negara lain pasti juga akan memulai," kata Presiden.

Presiden Minta Kadin Dukung Kebijakan untuk G20

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga meminta dukungan Kadin untuk mendetailkan kebijakan-kebijakan pemerintah, terutama pada presidensi G20 yang telah dimulai sejak 1 Desember 2021.

"Nanti kita akan fokuskan di G20 ini adalah satu, urusan arsitektur kesehatan global, yang kedua mengenai transisi energi menuju energi yang hijau dan berkelanjutan, kemudian yang ketiga mengenai digitalisasi," kata Presiden.

Oleh sebab itu, Presiden meminta Kadin dalam Rapimnasnya mendetailkan lagi, terutama yang berkaitan dengan reformasi ekonomi, reformasi struktural, dan pendampingan UMKM, serta transformasi ekonomi. Ia juga mendorong agar kebutuhan dan keinginan pelaku ekonomi di lapangan bisa sejalan dengan kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah.

"Tadi saya sampaikan juga mendetailkan lagi transformasi ekonomi kita menuju tadi green economy, green energy, green tourism, blue economy detailnya seperti apa menurut para pelaku. Yang dibutuhkan apa menurut pelaku, dan keinginan-keinginannya seperti apa sehingga akan ketemu nanti. Ini ada kebijakan, ini ada implementasi pelaksanaan. Kalau dipertemukan akan menjadi sebuah kekuatan yang besar," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengapresiasi kehadiran Presiden Jokowi beserta jajaran menterinya dalam Rapimnas Kadin tersebut.

Kadin juga mengapresiasi kerja keras Presiden dan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 dan menyatakan siap mendukung langkah pemerintah dalam memajukan ekonomi nasional.

"Investasi dan ekspor kita mencatatkan angka yang luar biasa dan juga penguatan ekonomi domestik. Kami siap mendukung langkah pemerintah memajukan ekonomi daerah dan nasional, terutama soal revisi UU Cipta Kerja, kunci menumbuhkan investasi, membuka lapangan pekerjaan dan menghilangkan kemiskinan," ujar Arsjad Rasjid dalam keterangan tertulisnya.