Kementerian ESDM Targetkan Jargas Full Alirkan Hidrogen pada 2045

Jakarta, FORTUNE -  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan penyaluran Hidrogen melalui jaringan gas (Jargas) secara penuh bisa terealisasi setelah 2045. 

Koordinator Keteknikan dan Lingkungan Aneka EBT Kementerian ESDM, Tony Susandi, mengatakan hal tersebut dimungkinkan lantaran Indonesia memiliki potensi green hydrogen sangat besar, mengingat potensi energi baru terbarukan (EBT) yang dapat mencapai 4.000 gigawatt (GW). 

Dalam peta jalan yang dikembangkan pemerintah, hingga 2038 pasokan city gas lewat jargas rencananya akan dipasok dari 20 persen hidrogen dan 80 persen gas alam. Sementara pada kurun 2038 hingga 2045, city gas akan dipasok oleh setidaknya 80 persen gas hidrogen.

"Kami juga dulu menyampaikan tahapan kepada Bappenas, pada waktu kita membahas [roadmap] itu. Contohnya di [Inggris] itu baru memperbolehkan satu persen dicampur pada pipeline existing, tanpa perubahan apa pun," ujarnya dalam Investortrust Future Forum: Menggali Potensi Besar dan Masa Depan Mobil Hidrogen, Kamis (16/5).

Dalam kesempatan yang sama, Tony juga menyampaikan tentang besarnya permintaan hidrogen sebagai bahan bakar, mulai dari industri, pembangkit listrik, hingga transportasi. 

Untuk pembangkit listrik, misalnya, hidrogen dapat digunakan sebagai bahan baku cofiring guna menurukan emisi karbon dari pembakaran batu bara.

"Di pembangkit Paiton, teman-teman PLN juga sudah bikin contohnya, membuat hidrogen dari energi terbarukan PLTS kemudian untuk elektrolisis air, lalu hidrogennya itu dipakai lagi untuk pembangkit listrik," katanya

Selain itu, ada pula potensi proyek pembangkit listrik hibrida di Sumba yang dikembangkan oleh perusahaan asal Prancis. Selain menurunkan emisi, menurutnya, hidrogen juga dapat menurunkan biaya pokok produksi (BPP) pembangkit listrik. 

"Kami juga punya keterbatasan untuk memberikan subsidi," ujarnya.

Potensi permintaan hidrogen lainnya juga bisa berasal dari sektor industri, termasuk kilang. Lalu, ada pula potensi permintaan cukup besar dari industri transportasi lantaran 50 persen kendaraan di Ibu Kota Nusantara (IKN) ditargetkan menggunakan transportasi publik berbahan bakar hidrogen—sebagaimana tertuang dalam Perpres 63/2022.

"Mudah-mudahan ini nanti akan kami detailkan di dalam program. 50 persen itu berapa di transportasi publik. Kan kita harus bisa memproyeksikan nanti di tahun 2035 ada berapa baru nanti kita bisa tahu hidrogennya perlu berapa ton," katanya.