Channels

Kementerian PUPR Ajukan Tambahan Anggaran IKN Rp5,1 Triliun Tahun Ini

Alokasi anggaran tersebar di lima direktorat jenderal.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono (Tengah) di jalur Lintas Pansela. (dok. PUPR)

26 August 2022

Jakarta, FORTUNE - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajukan tambahan anggaran pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebesar Rp5,1 triliun di tahun ini.

Menteri PUPR Basuki Hadimujono mengatakan, tambahan dana itu tersebar di sejumlah Direktorat Jenderal (Ditjen), yakni Sumber Daya Air (SDA), Bina Marga, Cipta Karya, Perumahan, dan Bina Konstruksi.

Secara terperinci, alokasi ke Ditjen SDA mencapai sebesar Rp110 miliar. Anggaran itu akan digunakan antara lain untuk pengendalian banjir Daerah Aliran Sungai Sanggai, Bendungan Sepaku Semoi, embung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), dan intake Sungai Sepaku. "Juga untuk penyediaan air baku dan persemaian mentawir," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, Kamis (26/8).

Kemudian, anggaran tambahan pada Ditjen Bina Marga mencapai sebesar Rp2,11 triliun. Basuki menjelaskan, dana ini akan digunakan untuk pembangunan jalan kerja atau logistik IKN (KIPP), pembangunan jalan di dalam KIPP, pelebaran ruas jalan Simpang (Sp) IHM - Sp. Riko.

Kemudian pembangunan Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek, pembangunan jalan tol, duplikasi jembatan Bentang Pendek Pulau Balang, jalan bypass Pasar Sepaku, dan pembangunan dermaga.

Bangun rusun untuk pekerja konstruksi

Selanjutna, di Ditjen Cipta Karya, dana tambahan dialokasikan sebesar Rp2,36 triliun untuk pembangunan Instalasi Penjernih Air (IPA) Tahap 1, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) KIPP, Persampahan di KIPP, Pengembangan Kawasan Sumbu Kebangsaan, Pembangunan Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, Kantor Kementerian Koordinator, Kementerian Sekretariat Negara, dan kementerian/lembaga negara lainnya, serta Masjid Negara.

Kemudian, di Ditjen Perumahan sebesar Rp480 miliar untuk pembangunan rumah dinas dan hunian pekerja konstruksi. "Jadi, nanti para pekerjanya akan kita tempatkan di tower-tower rumah susun yang kita bangun sehingga tidak lagi membuat rumah bedeng di sekitar lokasi pembangunan, sehingga menjadi kumuh," ujarnya.

Terakhir, Ditjen Bina Konstruksi mendapatkan alokasi Rp4 miliar untuk manajemen pengadaan barang dan jasa, dan pembinaan tenaga kerja konstruksi di IKN. "Kementerian PUPR akan membuka pelatihan bagi masyarakat di Penajam Paser Utara sebanyak 1.500 orang dilakukan pelatihan untuk menjadi tenaga konstruksi," katanya.