Pemerintah Akan Belanjakan Rp460 T Bulan Ini Demi Habiskan Anggaran

Jakarta, FORTUNE - Pemerintah akan mendorong belanja anggaran sebesar Rp460 triliun sepanjang Desember 2024. Pasalnya, dari pagu anggaran belanja sebesar Rp3.325,1 triliun pada tahun ini, pemerintah baru menyerap sebesar Rp2.894,5 triliun hingga akhir November lalu.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menjelaskan dari total realisasi tersebut, Rp2.098,6 triliun di antaranya merupakan belanja pemerintah pusat. Sementara itu, proyeksi akhir tahun untuk belanja pemerintah pusat sesuai laporan sementara adalah Rp2.558 triliun.

"Artinya, selama bulan Desember ini, seluruh APBN, pemerintah pusat akan belanja sebesar Rp460 triliun. Ini adalah jumlah belanja yang cukup besar untuk satu bulan," ujar Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTA, Rabu (11/12).

Menurut Suahasil, serapan yang dilakukan pada Desember akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Sebab, pada bulan-bulan akhir tahun anggaran, biasanya penyelesaian kontrak dan pembayaran akan didorong dan menciptakan multiplier effect ke sektor riil.

"Seperti biasa, di bulan-bulan akhir dari setiap penyelenggaraan tahun anggaran, seluruh penyelesaian kontrak dan seluruh pembayaran-pembayaran kontrak diselesaikan," katanya.

Belanja pemerintah pusat terbagi menjadi dua jenis, yaitu belanja untuk kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp1.049,7 triliun dan belanja untuk non-kementerian/lembaga (Non-K/L) sebesar Rp1.048,9 triliun.

“Total belanja negara telah mencapai Rp2.894,5 triliun. Dari jumlah tersebut, belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.098,6 triliun, atau 85 persen dari pagu anggaran. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, angka ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 18,3 persen,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa yang berlangsung di Jakarta, Rabu.

Menurutnya, belanja kementerian/lembaga mencakup berbagai komponen, salah satunya adalah belanja pegawai yang telah mencapai Rp265,3 triliun, atau meningkat 12,9 persen. Kenaikan ini digunakan untuk pembayaran gaji, tunjangan kinerja reguler yang naik 10,6 persen, serta pembayaran THR dan gaji ke-13 yang mengalami peningkatan 33,6 persen.

“Peningkatan belanja pegawai ini disebabkan oleh pembayaran THR, gaji ke-13 bagi ASN, TNI, dan Polri, serta kenaikan gaji mereka pada awal tahun 2024. Karena itu, jika membandingkan keseluruhan tahun 2024 dengan tahun lalu, terdapat kenaikan sebesar 12,9 persen,” kataSuahasil.

Belanja barang hingga kini telah mencapai Rp399,3 triliun atau 98,5 persen dari pagu anggaran. Peningkatan ini difokuskan pada stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta dukungan terhadap pelaksanaan Pemilu 2024.

Komponen belanja modal juga mengalami pertumbuhan signifikan, dengan realisasi Rp245,2 triliun, meningkat 29,6 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sementara itu, pemerintah telah menyalurkan bantuan sosial sebesar Rp139,9 triliun, meskipun mengalami penurunan kecil sebesar -1,4 persen. Dana tersebut digunakan untuk program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang membantu 10 juta keluarga, serta Kartu Sembako yang mendukung 18,7 juta keluarga penerima manfaat.

Selain itu, program pendidikan juga mendapat alokasi anggaran. Program Indonesia Pintar (PIP) mendapatkan Rp14,9 triliun untuk mendukung 21,1 juta siswa, sedangkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah memperoleh Rp13,96 triliun untuk membantu 1,1 juta mahasiswa.

Dari sisi belanja non-K/L, anggaran yang digunakan untuk subsidi energi, subsidi non-energi, dan pembayaran kompensasi telah mencapai Rp420,5 triliun, naik 31,9 persen dibandingkan dengan tahun lalu.

Subsidi energi menyerap Rp152,2 triliun, dan bertujuan menjaga kestabilan harga listrik dan BBM di tengah gejolak perekonomian global. Di luar subsidi energi, pemerintah telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga bersubsidi sebesar Rp269,5 triliun, atau naik 17,8 persen, yang didistribusikan kepada 4,7 juta debitur.

Selain itu, pemerintah telah merealisasikan distribusi pupuk bersubsidi hingga 6,6 juta ton, meningkat 15,8 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.