Pemerintah Sudah Matangkan Pembatasan BBM Bersubsidi

Jakarta, FORTUNE - Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi menyatakan rencana pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sudah dimatangkan.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin, mengatakan kebijakan ditujukan untuk menyalurkan subsidi BBM agar lebih tepat sasaran, sekaligus dapat memperlebar ruang fiskal yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas dan kebersihan BBM, serta menyediakan bis listrik untuk mengatasi polusi udara perkotaan.

"Rencana kebijakannya sudah matang. BBM kita harus dibersihkan dari sulfur yang tinggi tapi itu butuh biaya. Sementara BBM bersubsidi tidak boleh naik harganya. Maka dari itu, langkah paling tepat adalah memperbaiki penyaluran BBM bersubsidi," ujarnya seperti dikutip dari Antara, Kamis (13/9).

Pemerintah merencanakan Pembatasan BBM Bersubsidi bagi kendaraan roda empat dengan volume ruang silinder (cc) besar. Motor dan mobil dengan cc kecil masih dapat menggunakan biosolar dan pertalite yang merupakan produk BBM bersubsidi.

Harga BBM bersubsidi tidak akan naik dan pasokan akan tetap terjaga bagi masyarakat yang membutuhkan. Rachmat  menampik anggapan bahwa rencana kebijakan ini akan menekan kelas menengah karena pembatasan kemungkinan akan dilakukan berdasarkan tipe mesin mobil.

"Rencana kebijakan ini sudah dirancang sedemikian rupa justru untuk melindungi kelas menengah. Kelas menengah akan terlindungi karena masih dapat mengakses BBM bersubsidi yang kualitasnya diperbaiki dan rendah polusi," ujarnya.

Dalam kesempatan sama, Direktur Operasional dan Keselamatan PT Transjakarta Daud Joseph menyampaikan rencana badan usaha daerah tersebut untuk secara bertahap melakukan pengadaan bus listrik.

"Akhir tahun ini PT Transjakarta akan menambah unit 500 bus baru, yang terdiri atas bus besar, bus medium dan microtrans atau kecil. Semuanya akan berupa bus listrik. Harapannya dengan lebih banyak orang beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum yang nol emisi, kita bisa sama-sama atasi masalah pencemaran udara," ujar Daud.

Pada 2022, PT Transjakarta untuk pertama kali mengoperasikan bis listrik dan menemukan bahwa biaya pengoperasian bus listrik dibandingkan dengan bus berbasis solar hampir sama.

Menurutnya, pengalaman mengoperasikan 100 bus listrik pertama telah mengajarkan PT Transjakarta bahwa biaya produksi dan pemeliharaan bus listrik menjadi semakin efisien dan semakin terjangkau.

Rachmat kemudian mengatakan ekspansi dan elektrifikasi kendaraan umum merupakan kunci penanganan polusi udara, terutama di Jakarta.

"Transjakarta sangat besar dan penting bagi kita semua. Perannya sangat sentral dalam mengendalikan polusi udara di Jakarta," kata Rachmat.