Pengusaha Tambang Mau Buat Konsorsium Investor IKN, PUPR Siapkan Lahan

Jakarta, FORTUNE – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan sejumlah pengusaha tambang asal Kalimantan telah bertemu Presiden dan mengajukan diri untuk membentuk Konsorsium Investor di IKN. Untuk itu, saat ini ia telah mendapat arahan untuk menyiapkan lahan guna memfasilitasi para pengusaha tersebut menanamkan modalnya.

Rencananya, ungkap Basuki, konsorsium ini akan membangun pusat-pusat hiburan yang kelak akan menambah daya tarik IKN. "Kebetulan kemarin saya juga di sana (Istana), tapi mau keluar terus ditahan Pak Presiden dulu. Jadi kami menyiapkan lahannya. Itu kan ternyata pengusaha besar. Saya siapkan yang retail," ujarnya saat ditemui di Kementerian PUPR, Kamis (10/10).

Sebagai informasi, sejumlah pengusaha batu bara asal Kalimantan telah menyambangi Istana untuk bertemu Presiden pada Rabu (9/10). Selain didampingi oleh Basuki, mereka juga hadir bersama Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani.

Usai pertemuan tersebut, Rosan menuturkan bahwa para pengusaha tambang berniat membangun taman hiburan tematik (theme park) untuk melengkapi ekosistem IKN. Adapun konsorsium dimaksud bertujuan untuk mengumpulkan ide-ide pembangunan theme park mulai dari tempat hiburan, restoran, taman bermain, dan lain-lain.

"Jadi dari Kalimantan untuk Kalimantan. Jadi itu temanya, dan investasi ini bervariasi dan rencananya mereka akan membentuk konsorsium untuk beberapa ide membangun theme park dan komunitas yang ada di situ," jelasnya.

Dalam pertemuan tertutup tersebut, para pengusaha dan Presiden juga membahas pembangunan bandara IKN yang telah siap diuji coba untuk pendaratan pesawat berbadan besar seperti Boeing dan Airbus.

Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan, Endra S. Atmawidjaja, mengatakan sejauh ini pembiayaan IKN melalui APBN telah mencapai Rp89 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai prasarana dasar di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP).

“Plus akses menuju IKN dan beberapa fasilitas atau sarana prasarana yang kami dedikasikan untuk masyarakat di sekitar, termasuk di Sepaku untuk pengendalian banjir serta pembangunan sekolah. Itu yang masuk dalam Rp89 triliun,” tuturnya.

Sementara itu, pendanaan IKN yang berasal dari swasta alias non-APBN tercatat mencapai Rp54 triliun, yang mencakup delapan kali groundbreaking. "Nah, updatenya untuk (KIPP) batch 1, 2, dan 3, kalau batch 1 ini kan rata-rata sudah di atas 93 persen. Besok kami akan resmikan Istana Negara dan Istana Garuda sekaligus. Besok siang oleh Pak Presiden. Kemudian juga ada peresmian rumah sakit. Ada dua, Mayapada dan Hermina," jelasnya