Pertamina Blokir 232.000 Mobil Tak Berhak Gunakan BBM Subsidi

Jakarta, FORTUNE - PT Pertamina Patra Niaga memblokir hampir seperempat juta unit kendaraan se-Indonesia karena terindikasi menyalahgunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, mengatakan kendaraan tersebut menggunakan aplikasi My Pertamina untuk mendapatkan BBM bersubsidi dengan cara memasukkan data yang berbeda.

"Hingga saat ini Pertamina telah memblokir hampir 232.000 kendaraan se-Indonesia karena ketidakcocokan data antara di My Pertamina dengan di Korlantas Polri maupun di Samsat," katanya di Padang, Sumatera Barat, seperti dikutip Antara, Rabu (23/11).

Dalam kunjungannya ke Sumatera Barat, Riva memastikan pengawasan dan peningkatan layanan akan terus dilakukan terutama menjelang periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023-2024.

Caranya, dengan memaksimalkan penerapan sistem kode batang (QR Code) kepada konsumen yang membeli BBM di stasiun pengisian bahan bakar minyak (SPBU). Jika data kendaraan terindikasi tidak cocok, maka sistemnya otomatis akan melakukan pemblokiran.

Untuk memperkuat sistem pengawasan menggunakan kode batang, Pertamina juga berkoordinasi dengan Korlantas Polri. Bagi kendaraan yang tidak terdata atau terdaftar di kepolisian, maka Pertamina tidak akan mendaftarkannya ke aplikasi My Pertamina.

"Yang kami layani adalah kendaraan yang bayar pajak," ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi VI DPR RI yang salah satunya membidangi Kementerian BUMN, Andre Rosiade, mengatakan pengawasan terhadap SPBU secara berkelanjutan harus terus dilakukan.

Andre mengatakan kelangkaan pasokan BBM hingga konsumen nakal tidak hanya menjadi tanggung jawab satu instansi saja, tapi harus diselesaikan bersama.

Dia juga mengakui terdapat selisih pasokan BBM secara nasional dan dilakukan pengurangan antara 2022 dengan kuota 2023.

"Insya Allah kuota tahun 2024 menjadi 18,9 juta. Jadi, memang kuota tahun 2023 ini agak kecil dibandingkan 2022," katanya.

Tambahan kuota

Sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina, (Persero) Nicke Widyawati, mengatakan perusahaannya tengah mengajukan tambahan kuota subsidi Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar, minyak tanah serta LPG.

Meski meminta kuota ditambah, kata dia, tidak diperlukan adanya penambahan anggaran. Sebab, dengan melakukan pengendalian, Pertamina bisa menghemat anggaran subsidi yang telah ditetapkan pemerintah.

"Dari sisi kebutuhan anggarannya ini sangat aman karena anggaran untuk LPG itu hanya terpakai sebagian, jadi masih ada sisa anggaran sehingga ini sebetulnya bisa digunakan untuk menambah anggaran untuk tambahan kuota ini," ujarnya di hadapan Komisi VII DPR, dikutip Rabu (23/11).

Pada kesempatan tersebut, Rivan mengatakan ruang anggaran subsidi yang tersisa dan dapat dimanfaatkan berkat penghematan mencapai Rp45 triliun, "atau 38 persen dari anggaran maksimal untuk anggaran (subsidi) LPG," katanya.

Akan hal konsumsi Solar hingga akhir tahun, paparnya, besarannya diperkirakan 19,5 juta kilo liter (kl) atau naik 12,1 persen dibandingkan dengan periode sama pada 2022 yang mencapai 17,5 juta kl. 

Namun demikian, dengan selesainya program atau proses pendaftaran QR code untuk subsidi tepat sasaran pada Juli 2023--dan mulai berlaku Agustus--Pertamina berhasil melakukan penghematan dan juga mengendalikan volume. 

"Prognosa yang mungkin akan terjadi di akhir tahun dari yang memang secara tren di atas 19,6 juta kl, ini menjadi 18,3 juta kl. Dan ini memang kami sempat ajukan untuk dapat dilakukan penyesuaian kuota di Kementerian ESDM. Dan selanjutnya, setelah dilakukan penghitungan kembali, dari Kementerian ESDM sudah mengajukan penambahan kuota sebesar 18,0 juta kl," katanya.

Selain itu, untuk minyak tanah atau kerosin, Pertamina meramalkan konsumsinya akan mencapai 508.000 kl atau mengalami kelebihan kuota 1,7 persen dari total kuota 500.000 kl. Namun, setelah diperhitungkan ulang, overquota diprediksi hanya akan berkisar 0,9 persen, yaitu 504.000 kl.

Realisasi subsidi LPG 3 kg pada akhir tahun diperkirakan mencapai 8,17 juta metrik ton (MT). Namun demikian, dengan adanya peningkatan konsumsi dari masyarakat pada 2023, prognosa kelebihan kuota untuk LPG 3 kg tahun ini mencapai 8,28 juta MT.