Prabowo Minta Anggaran Dinas Luar Negeri Dipangkas 50 Persen
Efisiensi perjalanan dinas bisa hemat APBN US$1,5 miliar.
Fortune Recap
- Efisiensi tersebut diharapkan dapat menghemat Rp15 triliun untuk program prioritas rakyat.
- Langkah serupa diharapkan dilakukan pada anggaran dinas pada tingkat pusat maupun daerah.
Jakarta, FORTUNE – Presiden Prabowo Subianto meminta anggaran perjalanan dinas untuk para pejabat setingkat menteri hingga kepala daerah dipangkas hingga setengahnya. Menurutnya, dengan "berpuasa" perjalanan ke luar negeri, pemerintah bisa melakukan efisiensi anggaran untuk menyelesaikan program-program prioritas bagi rakyat.
"Saya minta dikurangi 50 persen saja. Kalau bisa dikurangi 50 persen, artinya kita bisa menghemat Rp15 triliun. Rp15 triliun itu berapa bendungan, berapa irigasi, berapa SD bisa kita perbaiki, berapa anak sekolah bisa kita kasih makan," ujar Prabowo dalam sambutannya saat membuka Sidang Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, seperti dipantau lewat siaran langsung YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (4/12).
Menurutnya, efisiensi anggaran dari kegiatan-kegiatan yang dianggap seremonial atau selebrasi dapat menghemat pengeluaran negara secara signifikan. Dalam hitung-hitungannya, jika hal tersebut dilakukan selama lima tahun ke depan, efisiensi yang diperoleh mencapai US$1,5 miliar atau setara Rp23,8 triliun (kurs Rp15.884 per US$).
Sebab, dalam setahun, perjalanan Dinas Luar Negeri ternyata memakan ongkos senilai US$3 miliar.
"Tolonglah, ya, para menteri, puasa dulu, puasanya lima tahun. Kalau lima tahun kita hemat US$1,5 miliar dari perjalanan saja," katanya.
Prabowo juga mengatakan bahwa efisiensi anggaran pada pemerintahannya telah diteliti oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan para wakilnya. Hasilnya, masih banyak acara seremonial yang bisa ditiadakan sehingga anggaran yang ada dapat difokuskan untuk program prioritas.
Langkah serupa diharapkan dapat dilakukan pada anggaran dinas, baik pada tingkat pusat maupun daerah.
"Saya mohon juga para gubernur terpilih, bupati terpilih, ketat, efisien, kurangi yang bersifat tidak kritis. Kritis untuk kepentingan rakyat, kritis untuk kepentingan langsung. Tidak usah terlalu banyak seminar, kita sudah tahu kesulitan rakyat, sudah tahu," kata Prabowo.