Prabowo Minta Perjalanan Dinas, Seminar dan Seremonial K/L Dipangkas

Jakarta, FORTUNE – Presiden Prabowo Subianto meminta para menteri dan kepala lembaga di Kabinet Merah Putih untuk mengurangi kegiatan seremonial serta perjalanan dinas ke luar kota. Dia menyampaikan hal tersebut dalam pengantar Sidang Kabinet Paripurna pertamanya di Istana Negara, Rabu (24/10).

Menurutnya, kementerian dan lembaga kini harus lebih efisien untuk mencapai visi misi pemerintahan melalui program-program strategis yang telah dicanangkan. Ia juga meminta Menteri Keuangan serta para Menteri Koordinator untuk menelusuri kembali alokasi APBN dan DIPA masing-masing.

"Saya minta detail kegiatan-kegiatan yang terlalu banyak seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak sarasehan, terlalu banyak perjalanan luar negeri—mohon dikurangi. Kita harus memberi contoh. Fokus kita adalah pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat di dalam negeri. Jangan mengada-ada studi banding atau belajar Pramuka ke negara lain. Saya minta efisien," ujarnya.

Dia mengakui bahwa postur pemerintahan yang ia bentuk cukup gemuk dengan penambahan kementerian dan lembaga baru. Namun, menurutnya, hal tersebut wajar mengingat Indonesia merupakan negara besar.

Selain itu, ia juga memperkuat Kantor Staf Kepresidenan serta membentuk Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus.

"Tugas mereka adalah memonitor semua program dan proyek yang akan kita lancarkan. Saya juga membentuk satu badan baru, yaitu Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Badan ini akan mempelajari dan mengikuti semua program perlindungan sosial serta bantuan untuk seluruh golongan rakyat yang masih membutuhkan intervensi," katanya.

Menurut Prabowo, penguatan Kantor Staf Kepresidenan tidak dimaksudkan untuk mencampuri pekerjaan para menterinya, melainkan agar hambatan lintas kementerian dan lembaga dapat segera diselesaikan, terutama yang terkait persoalan birokrasi.

"Marilah kita jujur mengakui bahwa birokrasi kita sangat terkenal. Sangat terkenal ribetnya. Sangat terkenal lambatnya. Bahkan ada pembicaraan di kalangan rakyat bahwa birokrasi pemerintah sering kali mempersulit, bukan mempermudah keperluan rakyat. Bahkan ada yang mengatakan, 'kalau bisa dibikin sulit, kenapa dibikin mudah'," ujarnya.

Prabowo juga meminta para menteri dan kepala lembaga untuk tidak segan mengganti pejabat yang menghambat kerja-kerja dalam pencapaian program pemerintah. Menurutnya, banyak orang yang ingin mengabdi menjadi pegawai negeri sipil dan mampu menjalankan tugas dengan baik demi menyukseskan program pemerintah.

"Jangan ragu-ragu. Jika Anda tidak puas dengan pejabat di bawah Anda, laporkan segera—kita ganti. Begitu banyak orang yang mau mengabdi. Tidak ada orang di sini yang kebal. Mereka yang tidak patuh dan tidak bekerja keras untuk bangsa, negara, serta rakyat, saudara-saudara sekalian, saya beri wewenang untuk mencopot mereka segera. Suruh tinggal di rumah saja daripada menyusahkan kita," katanya.