Sepak Terjang Maruarar Sirait, Menteri Perumahan Rakyat Era Prabowo

Jakarta, FORTUNE - Presiden Prabowo Subianto melantik Maruarar Sirait sebagai Menteri Perumahan Rakyat pada Kabinet Merah Putih 2024-2029. Pria yang biasa disapa Ara tersebut merupakan mantan politisi senior PDI-P yang hijrah menjadi kader Gerindra pada Pilpres 2024.

Dekat dengan Presiden ke-7 Joko Widodo, Ara merupakan politisi dengan pengalaman legislatif yang panjang.

Pria kelahiran Medan, 23 Desember 1969, ini memiliki latar belakang pendidikan sebagai lulusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, pada 1996.

Tidak hanya berkuliah, Ara juga aktif dalam berbagai organisasi. Melalui pengalaman organisasinya tersebut, ia kerap memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam hal negosiasi serta diskusi di dunia politik.

Beberapa organisasi yang pernah diikutinya adalah Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) cabang Bandung dan Resimen Mahasiswa Unpar.

Tumbuh dalam keluarga politisi—ayahnya, Sabam Sirait, merupakan politikus senior PDI-P—Ara memulai karier politiknya dengan bergabung dalam partai yang sama dengan ayahnya pada 1996. Ia kemudian berhasil duduk di Komisi XI DPR RI selama empat periode, yakni pada 1999-2004, 2004-2009, 2009-2014, dan 2014-2019.

Ara dikenal sebagai sosok yang tegas dan kritis. Pada 2023, ia mendapat kepercayaan besar saat ditunjuk oleh Erick Thohir sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Sepak Bola, dengan tugas memberantas pengaturan skor dalam sepak bola Indonesia. Penunjukan Ara sebagai ketua Satgas didasarkan pada rekam jejaknya yang pernah menjabat sebagai Ketua Steering Committee Piala Presiden 2015-2019.

Selain menjalani karier politik, Maruarar juga menjabat sebagai komisaris utama PT Potenza Sinergi dan pernah menjadi Manajer Koperasi Keluarga Besar Mahasiswa (KKBM) di Unpar Bandung. Usai dilantik di Istana hari ini, Ara menyatakan siap mengemban visi yang diusung Presiden Prabowo pada bidang perumahan, terutama untuk merealisasikan program 3 juta rumah per tahun.

Namun, Ara menyatakan bahwa landasan hukum yang kuat diperlukan untuk mencapai target tersebut.

"Kita harus membangun sistem secara utuh. Nomor satu, landasan hukumnya harus kuat. Kita harus membuat suatu peraturan yang bisa menggabungkan semua pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan ini. Kedua, tentu isu strategisnya adalah pengadaan lahan," ujarnya selepas pelantikan di Istana Negara, Senin (21/10).

Ara juga menegaskan akan berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan instansi/lembaga lainnya untuk pengadaan lahan dalam program tiga juta perumahan.

"Misalnya, dari BUMN atau kereta api, ada banyak tanah yang bisa digunakan. Kemudian, kita akan mengutamakan juga rumah bagi prajurit TNI, bagaimana itu bisa dicapai. Tentu, kita juga berupaya membangun di desa dan di kota. Pengadaan rumah di kota juga penting. Kalau bisa, rumahnya kita bangun secara vertikal (high-rise) sehingga tidak perlu jauh dari tempat kerja," katanya.

Namun, Ara menegaskan bahwa ia masih harus mempelajari detail di lapangan, termasuk kesiapan anggaran untuk membangun perumahan, baik di kota maupun di desa. Yang jelas, tegasnya, program besar tersebut membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak dan kalangan.

"Kita harus bergotong royong dengan semua kekuatan karena masih banyak sekali orang Indonesia yang belum memiliki rumah. Oleh karena itu, kita perlu bergotong royong memanfaatkan aset yang ada, baik yang dimiliki negara maupun sitaan, dan gotong royong juga dalam pembangunannya," ujarnya.