Sri Mulyani: Kalau Anda Bilang Menkeu Utang Melulu, Ketinggalan Kereta

Jakarta , FORTUNE - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan utang bukan satu-satunya instrumen kebijakan yang pemerintah gunakan untuk menghadapi berbagai persoalan.

Dalam menjawab tantangan perubahan iklim, misalnya, pilihan kebijakan untuk transisi energi sangat beragam, mulai dari pemberian subsidi, insentif pajak, hingga pendanaan melalui ekuitas.

"Itu semuanya menjadi sangat kompleks. Jadi, kalau Anda hanya bilang menteri keuangan utang melulu, Anda sudah ketinggalan kereta jauh banget. Karena sekarang [kita berbicara tentang begitu banyaknya pilihan instrumen] dalam menghadapi tantangan [yang] makin kompleks," ujarnya dalam Indonesia Data and Economic Conference Katadata 2023, Kamis (20/7).

Persoalan perubahan iklim memang bakal mempengaruhi seluruh masyarakat global. Namun, cara menanganinya bukan persoalan mudah—karena tidak hanya menyangkut gaya hidup, katanya.

"Yang paling pelik untuk menangani perubahan iklim selain lifestyle kita adalah uangnya. Enggak akan kita mengurangi emisi kalau power plant kita 60 persen masih berbasis batu bara," tuturnya.

Namun, batu bara merupakan sumber energi murah yang jumlahnya melimpah di Indonesia. Sehingga jika ingin bertransisi dari batu bara ke energi bersih, butuh biaya investasi yang tidak sedikit.

"Wong negara-negara eropa Amerika bahkan Jepang pakai batu bara. Kenapa Indonesia mau pakai batu bara jadi masalah. Nah, ini negosiasi di level global mengenai kapan Indonesia menangani climate change dunia, namun konsekuensi keuangannya luar biasa," ujarnya.

Di tengah tantangan itu, Kementerian Keuangan berupaya mendorong kebijakan yang turut mendukung transisi energi dalam beberapa tahun terakhir.

"Bagaimana membangun carbon market. Bagaimana kita menjaga kepentingan Indonesia di kancah dunia. Kalau kita tidak cepat dan tidak teliti, tidak menganalisa mengenai data, kita mungkin akan [dilangkahi] oleh negara lain yang lebih [cakap]," katanya.

Energi baru terbarukan RI masih rendah

Sri Mulyani memang menaruh perhatian khusus terhadap upaya transisi energi Indonesia. Saat berbicara pada Sesi Panel kedua EBTKE ConEx 2023, Rabu (12/7), ia bahkan menyebut rendahnya pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) yang sangat rendah di Indonesia sebagai hal yang memalukan.

"Not even one percent," ujarnya di hadapan Dirjen EBTKE Kementerian ESDM dan Direktur Utama Medco Energi Hilmi Panigoro, menyinggung tingkat pemanfaatan energi baru dimaksud.

Apa yang dia sampaikan tersebut tidak berlebihan.

Dalam sesi sebelumnya, paparan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, bahkan menunjukkan bahwa potensi energi baru terbarukan di Indonesia baru termanfaatkan 0,3 persen. 

Padahal negeri ini memiliki potensi EBT yang besar, tersebar, beragam, dan terbuka untuk terus dikembangkan terlebih di tengah isu lingkungan, perubahan iklim, serta terus meningkatnya konsumsi listrik per kapita.

Meski demikian, upaya transisi energi di Indonesia tidak mudah, kata Sri Mulyani. Berbagai hambatan merintangi upaya untuk beralih dari energi fosil ke EBT. Dalam hal pendanaan, misalnya, Indonesia terhambat dengan aturan yang berlaku pada lingkup global.

"Banyak sekarang financial institution, investment fund, bilang mau membiayai transisi energi, tapi tidak bisa terlibat dalam transaksi batu bara. Padahal Indonesia kalau batu bara mau ditransisikan, enggak bisa tiba-tiba [begitu saja dimatikan]," katanya.