Sri Mulyani Sebut Kemenkominfo Sudah Belanjakan Rp700 M untuk PDN
Belanja Kemenkominfo mencapai hampir Rp5 triliun.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. (dok. Kemenkeu)Fortune Recap
- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran Rp700 miliar telah disalurkan untuk Pusat Data Nasional (PDN) melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Belanja pemerintah pusat telah mencapai Rp824,3 triliun atau 33,4 persen dari pagu anggaran tahun ini, naik 15,4 persen dibandingkan dengan tahun lalu.
- Belanja K/L terutama diarahkan untuk pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan penyaluran program-program bansos oleh Kementerian Sosial.
Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah telah membelanjakan anggaran Rp700 miliar untuk Pusat Data Nasional (PDN), yang telah disalurkan melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama dengan anggaran program lain yang mencapai Rp4,9 triliun.
“Ini dari mulai pemeliharaan dan operasional BTS untuk 4G dan data center nasional Rp700 miliar, kapasitas satelit Rp700 miliar, Palapa Ring Rp1,1 triliun. Jadi, belanja untuk Kominfo cukup besar, mendekati Rp5 triliun,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis (28/6).
Selain itu, anggaran untuk PDN termasuk dalam anggaran tematik APBN pada klaster infrastruktur, yang terealisasi hingga Rp112,9 triliun hingga 31 Mei 2024.
Dia mengatakan secara total pemerintah pusat telah membelanjakan anggaran Rp824,3 triliun atau 33,4 persen dari pagu anggaran tahun ini. Dibandingkan dengan tahun lalu, belanja tersebut naik sebesar 15,4 persen.
"Artinya pemerintah pusat akselerasi belanjanya meningkat. Tentu sangat bisa dijelaskan karena kegiatan seperti Pemilu seperti yang terjadi di bulan Februari itu membutuhkan front loading belanja yang cukup banyak," katanya.
Secara terperinci, belanja kementerian/lembaga (K/L) telah mencapai Rp388,7 triliun atau 35,6 persen dari pagu yang ada pada APBN 2024, sedangkan belanja non K/L mencapai Rp435,6 triliun atau 31,6 persen dari pagu.
"Kalau kita lihat dari sisi ini tahun lalu Rp714,5 triliun, tahun ini [pemerintah pusat] belanja Rp824,3 triliun," ujarnya. Belanja K/L terutama diarahkan untuk pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang sudah dilakukan sampai dengan Juni.
Kemudian, penyaluran program-program bantuan sosial (Bansos) juga telah dilakukan Kementerian Sosial. Ada pula belanja untuk pembangunan infrastruktur, terutama oleh Kementerian PUPR dan kementerian teknis lainnya, pemeliharaan barang-barang milik negara, dan juga pelaksanaan Pemilu.
"Sedangkan belanja non K/L yang kita bayarkan sebanyak Rp435 triliun ini terdiri dari subsidi energi, realisasi dan subsidi energi yang kita bayarkan. Pembayaran manfaat pensiun yang juga kita bayarkan untuk belanja non K/L," katanya.
Pusat data nasional terserang ransomware
Sebelumnya, Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) mengalami gangguan akibat serangan siber ransomware.
“Ransomware dengan nama Brain Cipher, yang merupakan pengembangan terbaru dari ransomware Lockbit 3.0. Jadi, memang ransomware ini dikembangkan terus, dan ini adalah yang terbaru,” ujar Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian, mengomentari serangan tersebut.
Hinsa mengatakan proses investigasi masih terus dijalankan oleh BSSN, Kominfo, Polri, Telkom, dan mitra lainnya meski dengan keterbatasan barang bukti, karena kondisinya terenkripsi.
“Ini jadi pekerjaan untuk kami pecahkan,” ujarnya.
Serangan terjadi pada PDNS yang ada di Surabaya. PDNS di Jakarta dan Surabaya memang sengaja dibangun untuk menampung berbagai data yang dibutuhkan untuk bisnis dan jalannya pemerintahan, sembari menunggu selesainya pembangunan PDN.
Sementara itu, layanan imigrasi yang sebelumnya ikut terdampak—seperti visa dan izin tinggal, tempat pemeriksaan imigrasi, layanan paspor, layanan visa on arrival, dan layanan dokumen keimigrasian—sudah berjalan normal.
Berkenaan dengan dugaan adanya praktik jual beli data kepolisian secara ilegal melalui Dark Web, Hinsa mengatakan bahwa konfirmasi sudah dilakukan dengan Polri.
“Mereka bilang, itu ada data, tapi memang data lama,” ujarnya. “Kami juga meyakinkan, bahwa sistem kepolisian sudah berjalan dengan baik.”
Related Topics
Related Articles
