Sri Mulyani Targetkan Pendapatan Negara Rp2.865,3 Triliun pada 2024
Target Pajak dan bea cukai Rp2.29 triliun–2.36 triliun.
Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menargetkan pendapatan negara Rp2.719,1 triliun hingga Rp2.865,3 triliun atau sekitar 11,81 persen hingga 12,38 persen dari produk domestik bruto (PDB). Target tersebut lebih tinggi dari pendapatan negara pada APBN 2023 yang berada pada level 11,69 persen atau Rp2.463 triliun.
Secara terperinci, penerimaan perpajakan ditargetkan mencapai Rp2.280,3 triliun–2.355,8 triliun atau 9,91–10,18 persen dari PDB. Jumlah tersebut juga naik dari target penerimaan perpajakan dalam APBN 2023 yang mencapai Rp2.021,2 triliun atau sekitar 9,61 persen dari PDB.
Kemudian, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2024 ditargetkan mencapai Rp436,5 triliun–504,9 triliun atau 1,90–2,18 persen dari PDB, lebih tinggi dari target APBN 2023 sebesar 2,10 persen PDB atau Rp441,4 triliun.
Hibah diproyeksikan 0,01–0,02 persen PDB atau Rp2,3 triliun–4,6 triliun, naik dari APBN 2023 yang mencapai Rp400 miliar atau 0,002 persen PDB.
Dengan tumbuhnya target pendapatan tersebut, Sri Mulyani berharap keseimbangan primer menuju positif, dengan defisit dikendalikan pada kisaran 2,16–2,64 persen PDB serta rasio utang dijaga dalam batas manageable pada kisaran 38,07–38,97 persen PDB.
"Untuk keseimbangan primer, kami usahakan tahun depan mendekati keseimbangan sehingga memperkuat dan menyehatkan APBN," ujarnya di hadapan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (31/5).
Belanja Negara
Sementara itu, dari sisi belanja negara, Sri Mulyani menargetkan kisaran Rp3.215,7 triliun–3.476,2 triliun atau 13,97–15,01 persen dari PDB. Jumlah tersebut naik dari target belanja negara 2023 sebesar Rp3.061,2 triliun atau 14,53 persen terhadap PDB.
Belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat yang diproyeksikan 10,43–11,37 persen dari PDB atau Rp2.400,7 triliun–2.631,2 triliun. Angka tersebut naik dibandingkan tahun ini yang mencapai Rp2.246,5 triliun atau 10,67 persen dari PDB.
Sedangkan untuk pos belanja transfer ke daerah, targetnya adalah 3,54–3,65 persen dari PDB atau Rp815 triliun–845 triliun.Transfer daerah di tahun depan tersebut meningkat jika dibandingkan tahun ini yang mencapai Rp814,7 triliun atau 3,87 persen PDB.