Sri Mulyani Tegaskan Program Makan Siang Gratis Belum Dibahas di RAPBN

Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan Sri Mulyani membantah bahwa anggaran makan siang gratis telah dibahas dalam rapat kabinet.

Dia mengatakan program yang diusung pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran tersebut sama sekali belum masuk dalam postur anggaran belanja di APBN 2024 maupun rancangan APBN 2025.

Pasalnya, pemerintah baru mulai membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF).

Landasan awal Rancangan APBN 2025 tersebut juga tak memuat pembahasan belanja kementerian/lembaga termasuk Program Makan Siang Gratis.

"Kalau ini adalah untuk yang baru, bapak dan ibu sekalian kan paham kalau siklus APBN kami nanti ke bapak ibu sekalian mulai dari KEM-PPKF," ujarnya di hadapan Komisi XI DPR RI, Selasa (19/3).

Dia pun membantah bahwa pemerintah berencana mengalokasikan sebagian dana BOS untuk program tersebut. Sebab, meski yang disusun pemerintah saat ini adalah kebijakan APBN untuk masa transisi, belum ada pembahasan hal-hal mendetail tentang postur APBN. 

Dia juga menegaskan bahwa penyusunan APBN mempertimbangkan etika dan proses demokrasi yang berlangsung, yang pemenang Pemilu belum diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Jangan lupa bahwa ini adalah pemerintah transisi. Jadi, kami juga akan melihat sama seperti tradisi transisi kita akan membantu mendesain APBN transisi ada etikanya," katanya.

Jaga komunikasi 

Sri Mulyani tidak lupa mengingatkan bahwa siklus perancangan APBN tidak bisa dilompati karena kebijakan belanja negara juga harus dibahas bersama dengan DPR RI.

"Pada bulan ini kami harus sampaikan ke kabinet, pada bulan ini saya harus menyampaikan ke DPR. Nanti UU APBN 2024 kan baru disampaikan Bapak Presiden yang sekarang tanggal 16 Agustus. Tapi nanti pelaksanaan untuk pemerintah baru ini perlu ada fatsun politik dan komunikasi politik yang kita coba jaga secara proper," jelasnya.

Dalam rapat di Komisi XI, sejumlah anggota DPR mencecar Sri Mulyani ihwal program makan siang gratis dalam APBN 2025.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, misalnya, mempertanyakan implementasi program makan siang gratis dan dari mana asal anggarannya.

Itu setelah dia melihat pemberitaan tentang uji coba program makan siang gratis di salah satu sekolah di daerah.

"Kemarin sudah dicoba di SD mana gitu. Kalau uji coba cuma di SD tinggal dikasih makan siang, kan kalau makan, makannya cuma di sekolah. Ini sampai sekarang belum masuk di kepala saya, sementara anggaran yang dibutuhkan sangat-sangat besar dan sudah dipikirkan pula, sudah dirapatkan pula. Tolong berikan pencerahan," kata Anis.