Sri Mulyani: Tingginya Suku Bunga SBN Jadi Beban APBN
SBN Indonesia dinilai punya daya saing cukup tinggi.
Fortune Recap
- Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut tingginya suku bunga SBN sebagai beban dalam pelaksanaan APBN.
- Pemerintah menjaga kepercayaan investor pemegang SBN dengan kebijakan fiskal hati-hati dan memastikan APBN tetap sehat.
- Sri Mulyani berpandangan reformasi struktural mendukung perbaikan kesejahteraan rakyat yang terpukul akibat pandemi.
Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan tingginya tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) turut membebani pelaksanaan APBN. Karena itu, pemerintah terus berupaya menjaga kepercayaan investor pemegang SBN dengan menetapkan kebijakan fiskal secara hati-hati, dan memastikan APBN tetap sehat.
"Pemerintah menyiapkan langkah antisipatif dan menjaga fondasi dan fundamental ekonomi serta APBN serta stabilitas makro ekonomi. Hal ini mendukung kinerja SBN dan menjaga juga penerbitan serta pembayaran yield SBN sesuai jadwal," ujarnya saat membacakan tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi tentang RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2023 dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (20/8).
Namun, menurut Sri Mulyani SBN Indonesia termasuk yang memiliki daya saing cukup tinggi serta spread sangat kecil dengan US Treasury.
Untuk menjaga stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah juga terus melakukan pendalaman pasar sehingga yield surat berharga negara semakin kompetitif, via kerja sama dan koordinasi dengan Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Hal yang disasar adalah mendorong terciptanya pasar keuangan domestik yang dalam, aktif, likuid, dan mendorong efisiensi pembayaran bunga utang pemerintah," katanya.
Sepanjang 2023, kinerja makro fiskal Indonesia 2023 menunjukkan hasil baik dengan defisit fiskal terkendali. Bahkan, defisit itu ditekan cukup rendah pada tingkat 1,61 persen terhadap PDB.
"Indonesia termasuk negara yang melakukan konsolidasi fiskal tercepat tanpa mendisrupsi pertumbuhan dan kinerja dan ekonomi," ujarnya.
Sri Mulyani berpandangan reformasi struktural disertai pengelolaan fiskal yang cermat juga telah mendukung perbaikan dan pemulihan kesejahteraan rakyat yang terpukul akibat pandemi. Ini antara lain terlihat dari tingkat pengangguran terbuka, yang menurun dari 5,86 persen pada 2022 menjadi 5,32 persen pada 2023.
"Angka kemiskinan menurun dari 9,54 persen menjadi 9,36 persen, dan indeks pembangunan manusia naik dari 73,77 menjadi 74,39," katanya.