Wamenkeu II: Kelas Menengah Turun Bukan Karena Kebijakan Pemerintah

Jakarta, FORTUNE - Penurunan Kelas Menengah di Indonesia bukan disebabkan oleh kebijakan pemerintah, melainkan dampak dari scarring effect usai pandemi Covid-19.

Menurut Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono, kondisi yang melanda kelas menengah bukan disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada mereka, tapi mesti disangkutkan dengan konteks pandemi ketika banyak perusahaan mengambil kebijakan pengurangan pegawai.  

Keponakan presiden terpilih Prabowo Subianto tersebut mengatakan kelas menengah di Indonesia kini mengalami perubahan pola konsumsi, yang salah satunya terjadi karena adanya peningkatan pada discretionary spending atau pengeluaran yang dilakukan untuk hal-hal sekunder dan tersier seperti hiburan belanja dan makan di restoran.

"Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh kelas menengah ini bukan karena kebijakan yang kurang, tapi harus lihat konteks pandemi. Kalau kelas paling rentan memang dibantu oleh [program perlindungan sosial]," ujarnya di hadapan wartawan dalam acara yang diadakan Kementerian Keuangan, Rabu (25/9). 

Ketika pandemi terjadi, banyak dari mereka yang tergolong sebagai kelas menengah tidak lagi memiliki kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Hal ini berdampak pada pergerakan ekonomi pada sektor-sektor yang berkaitan dengan aktivitas waktu luang (leisure).

"Memang harus hati-hati kelas menengah. Sekarang [belanja mereka] lebih banyak [beralih] ke makanan. Ini menunjukan bahwa [ada perubahan] spending yang tadinya untuk baju, jalan-jalan," katanya.

Berkaca pada situasi demikian, pemerintahan Prabowo Subianto ke depan harus memberikan perhatian terhadap hal tersebut, dan menemukan jalan keluarnya.

"Solusinya apa, saya belum bisa bicara secara mendetail. Namun, saya pribadi sih sangat [memberikan perhatian]; bahwa ini suatu hal yang menjadi perhatian di [Kementerian Keuangan]. Teman-teman [Badan Kebijakan Fiskal] sedang fokus ke arah itu, bagaimana kita bukan hanya menopang, tapi justru memberikan ruang agar kelas menengah tumbuh," ujarnya.

LPEM FEB Universitas Indonesia dalam laporan bertajuk "Indonesia Economic Outlook 2024 Q3 2024" menyatakan bahwa kelas menengah di Tanah Air memiliki peran yang sangat penting bagi penerimaan negara, dengan andil 50,7 persen dari penerimaan pajak.

Jika daya beli kelas menengah menurun, kontribusi pajak akan semakin berkurang dan berpotensi memperburuk rasio pajak terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) yang sudah rendah.