Channels

Jokowi Sebut Dana Desa Tersalurkan Rp400 Triliun, Untuk Apa Saja?

Presiden meminta pengelolaan dana desa dilakukan hati-hati.

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi (kiri) melakukan kunjungan ke kawasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Kamis (2/12/2021). ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/hp.

20 December 2021

Jakarta, FORTUNE – Pemerintahan Presiden Joko Widodo menyebut realisasi dana desa sampai saat ini total telah mencapai Rp400,1 triliun. Apa saja program maupun kebijakan yang telah didanai oleh anggaran tersebut?

“Saya ingatkan bahwa penyaluran dana desa sejak 2015 sampai saat ini kami sudah menyalurkan Rp400,1 triliun. Kok pada diam? Kaget?,” kata Presiden Jokowi bertanya, lalu disambut tepuk tangan peserta rapat koordinasi nasional Bum Desa 2021, pada Senin (20/12).

Jokowi pun memerinci realisasi dana desa setiap tahunnya, yaitu: pada 2015 mencapai Rp20,8 triliun, 2016 (Rp46,7 triliun), 2017 (Rp59,8 triliun), 2018 (Rp59,8 triliun), 2019 (Rp69,8 triliun), 2020 (Rp71,1 triliun), dan pada tahun ini sebesar Rp72 triliun. Data yang disampaikan oleh Presiden ini sama dengan catatan Kementerian Keuangan yang ditelaah oleh Fortune Indonesia.

Jika menyimak data tersebut terlihat realisasi dana desa rata-rata tumbuh 28,8 persen setiap tahunnya. Pertumbuhan tertinggi realisasi anggaran tersebut terjadi pada 2016, yaitu mencapai 124,8 persen atau lebih dari dua kali lipat.

Dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), dana desa ini masuk pada pos belanja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). Sebagai perbandingan, realisasi TKDD dalam kurun sama (2015-2021) rata-rata tumbuh 3,8 persen. Kondisi itu menyiratkan setiap kenaikan anggaran TKDD maka dana desa akan tumbuh lebih cepat.

Beriringan dengan itu, porsi dana desa juga relatif meningkat. Pada 2015, porsi dana desa hanya mencapai 3,3 persen dari Rp623,1 triliun total anggaran TKDD. Namun, pada tahun ini sudah menyumbang 9,3 persen terhadap TKKD yang sebesar Rp770,3 triliun.

Pada tahun depan, berdasarkan data Buku II Nota Keuangan Beserta APBN 2022, pemerintah menyiapkan dana desa sebesar Rp68,0 triliun. Angka itu setara 8,8 persen dari Rp769,6 triliun keseluruhan belanja TKDD.

Presiden Jokowi pun mengingatkan kepada jajarannya agar dana desa sekian itu dapat dikelola dengan baik. “Jumlahnya sangat besar sekali. Begitu salah sasaran, tata kelola tidak baik, bisa lari ke mana-mana,” ujarnya.

Demi pembangunan desa

Lalu, dana sedemikian banyak itu telah tersalurkan untuk program apa saja? Berdasarkan keterangan Presiden Jokowi, ada dua manfaat anggaran tersebut, yaitu: pembangunan fisik desa dan kualitas hidup masyarakat.

Pada manfaat pertama, misalnya, ada pembangunan jalan desa sepanjang 227 ribu kilometer. Lalu, embung-embung kecil sebanyak 4.500 unit, irigasi 71 ribu unit, jembatan sepanjang 1,3 juta meter, pasar desa sebanyak 10.300 unit, dan Badan Usaha Milik Desa (BumDes) 57.200 unit.

Sementara pada aspek kualitas hidup warga, lanjut Presiden, yaitu: peningkatan kualitas hidup air bersih sepanjang 1,2 juta kilometer, posyandu 38 ribu unit, pondok bersalin desa (polindes) 12 ribu unit, drainase 38 juta meter, sumur 5.900 unit, dan pembangunan tambahan PAUD sebanyak 56 ribu unit, fasilitas olahraga, dan MCK.

“Kemudian yang sangat drastis adalah kenaikan dari BumDes 600,6 persen dari 2018 sebanyak 8.100 unit melompat menjadi 57.200 BumDes,” kata Jokowi. Namun, Presiden meminta tak hanya terpaku pada jumlah BumDes, melainkan juga manfaat kegiatannya pada masyarakat.

Di luar itu, berdasarkan catatan pemerintah dalam Nota Keuangan, pada tahun pertama COVID-19 atau 2020, kebijakan penggunaan dana desa difokuskan pada penanganan pandemi serta bantuan sosial dalam bentuk tunai. Ikhtiar ini, katanya, demi menahan tingkat kemiskinan serta menjaga tingkat konsumsi kelompok termiskin.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Miskin pada September 2020 mencapai 15,51 juta orang, atau naik 249,1 ribu orang dari 15,26 juta orang pada Maret tahun sama. Sebagai perbandingan, jumlah penduduk miskin perkotaan pada periode sama juga naik, bahkan mencapai 876,5 ribu orang, menjadi 12,04 juta orang.

“Peran dana desa termasuk program BLT desa sangat membantu menurunkan masalah sosial ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19 pada masyarakat di desa,” demikian pernyataan pemerintah dalam laporan tersebut seperti dikutip.