TECH

Dirjen Aptika Kominfo Mundur Imbas Peretasan Pusat Data Nasional

Telah delapan tahun Semuel menjabat sebagai Dirjen Aptika.

Dirjen Aptika Kominfo Mundur Imbas Peretasan Pusat Data NasionalSemuel Pangerapan, Dirjen Aptika. (Dok.Kemkominfo)
04 July 2024

Fortune Recap

  • Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, mengundurkan diri sebagai tanggung jawab moral atas serangan siber di PDNS 2 Surabaya.
  • Semuel berkomitmen pada transformasi digital di Indonesia meskipun telah mundur dan akan kembali berkontribusi dalam industri digital sebagai mantan pekerja sektor swasta.
  • Ia menyatakan bahwa membangun Indonesia bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab dari sektor swasta, dan akan fokus pada transformasi digital.
Follow Fortune Indonesia untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News

Jakarta, FORTUNE - Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Semuel Abrijani Pangerapan, mengundurkan diri sebagai tanggung jawab moral atas serangan siber yang menimpa Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya, Jawa Timur.

"Pada 1 Juli lalu saya telah mengajukan pengunduran diri secara lisan dan surat pengunduran diri telah saya serahkan kemarin kepada Menteri Kominfo," ujar Semuel dalam konferensi pers yang disiarkan secara virtual pada Kamis (7/4).

Meskipun telah mundur, Semuel mengatakan ia tetap berkomitmen pada transformasi digital di Indonesia. Pasalnya, tanggung jawab tersebut bukan hanya milik pemerintah.

Semuel, yang sebelumnya bekerja di sektor swasta sebelum bergabung dengan pemerintah, berencana terus berkontribusi dalam industri digital di Indonesia.

"Saya akan fokus pada transformasi digital di Indonesia. Membangun Indonesia bukan hanya tugas pemerintah, saya juga berasal dari swasta. Jadi, saya akan kembali ke asal saya," kata Semuel.

Serangan siber yang menimpa PDNS sebelumnya menyebabkan jutaan data nasional Indonesia dari berbagai kementerian dan lembaga dicuri. Akibatnya, data pemerintah di lebih dari 230 instansi terdampak dan lima layanan publik sempat lumpuh.

Related Topics