Pengaruh Teknologi Digital pada HAM

Jakarta, FORTUNE - Teknologi digital bagai pedang bermata dua untuk HAM. Mengutip studi The Right to Privacy in the Digital Age (2021), Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, Antonio Guterres, mengamini bahwa teknologi bermanfaat dalam melahirkan sarana baru demi membela dan mengadvokasi HAM. Akan tetapi, tidak sedikit juga pihak yang menyalahgunakan teknologi sebagai media untuk menginjak-injak HAM.

Anda tentu familier dengan maraknya penipuan dan pemalsuan data akibat menjamurnya pinjol (pinjaman online) ilegal—yang tergolong sebagai penyalahgunaan informasi pribadi. Belum lagi dengan maraknya ujaran kebencian yang menjurus ke arah pengancaman di media sosial, serta kebocoran data yang terjadi pada platform digital.

Deretan fenomena itu akhirnya meningkatkan perhatian PBB terhadap hak-hak digital. Mulai dari perlindungan data dan privasi, identitas digital, pemanfaatan teknologi pengawasan, hingga kekerasan dan pelecehan di dunia maya.

Data digital bagaikan kabut, tidak terlihat tetapi ada. Begitu analogi dari Co-Director Centre for Governance and Human Rights (CGHR) Universitas Cambridge, Sharath Srinivasan, dikutip dari laman resmi kampusnya, Selasa (30/11).

“(Lalu) kabut akhirnya menyublim menjadi sesuatu berbentuk pola, bisa dianalisis, dibentuk, dibeli, dan dijual dengan cara yang mungkin tak dapat kita bayangkan,” ujarnya. “Pola-pola itu kemudian digunakan untuk membuat keputusan yang memengaruhi kita.”

Karena itu, Srinivasan menganggap teknologi digital mengendalikan, mengaburkan, dan memecah berbagai proses penilaian dari individu dan masyarakat. Pada akhirnya, itu berdampak besar terhadap HAM.

Padahal, PBB menyebut kebebasan dalam mengambil keputusan merupakan aspek privasi yang sangat penting dalam pemanfaatan AI. Begitu juga dengan pemanfaatan data dan identitas pribadi seseorang. Pada akhirnya, itu melahirkan surveillance capitalism (kapitalisme pengawasan).